Duplik Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Persoalkan Hukuman Mati, Ini Tanggapan Kejagung

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menanggapi terkait duplik Penasihat Hukum Terdakwa Heru Hidayat yang mempersoalkan penggunaan pasal pada tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) yang di luar dakwaan, saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 20 Desember 2021.

Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, jika putusan hakim memiliki sifat ultra petita yang dibenarkan berdasarkan hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

"Artinya berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata-mata hanya berdasarkan pada surat dakwaan, namun juga berdasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang," katanya.

Sehingga, kata Leonard, ratio logis yang dianut KUHAP adalah hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif dan bebas mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa tersebut.

Oleh karena itu, Leonard mengatakan sepanjang hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas atau publik maka putusan Hakim harus berani mengakomodir nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

"Termasuk di dalamnya berani menerapkan asas hukum yang dianggap memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat dan negara," jelasnya.

Sedangkan di dalam perkara tersebut, Leonard menanggapi perihal Heru yang didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan pada saat di persidangan ditemukan hal-hal yang memberatkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan dalam perkara korupsi PT Asabri.

Berdasarkan hasil hitungan kerugian negara dari BPK, terdakwa Heru Hidayat telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian keuangan negara sangat besar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp22.788.566.482.083,00.

Dengan atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati Terdakwa Heru Hidayat sebesar Rp12.643.400.946.226.

Padahal, Leonard juga menyinggung soal sejumlah putusan pengadilan, di mana hakim memutus di luar pasal dakwaan kepada terdakwa adalah bukan sesuatu hal yang baru.

Seperti, terkait putusan perkara atas nama Susi Tur Andayani hanyalah salah satu contoh sebagai penegasan bahwa Putusan Hakim diberikan kebebasan untuk memutus perkara di luar dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Kemudian, putusan-putusan hakim lain yang menggambarkan kebebasan memutus dapat dilihat, antara lain dalam putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 02/Pid.B/2007/PN.Bi dengan Terdakwa I Agus Santoso dan Terdakwa II Yusroni (Pengeroyokan Psl 170 KUHP), dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor: 810 /K.Pid.sus/2012 (Narkotika) dengan Terdakwa Idris Lukman Bin Lokman Hendrik.

Padahal, Leonard mengatakan jika dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki sedikit pun empati dengan beritikad baik mengembalikan hasil kejahatan yang diperoleh dan telah dinikmatinya secara sukarela.

Serta tidak pernah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, bahkan telah dilakukan berulang-ulang karena beranggapan bahwa transaksi di pasar modal yang dilakukannya adalah perbuatan perdata yang lazim dan lumrah.

"Padahal banyak pihak dirugikan terutama negara dirugikan dengan timbulnya kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa Heru, dari dua perbuatan pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berulang-ulang (Jiwasraya dan Asabri) yaitu sebesar Rp23.372.184.321.226,00," ujarnya.