Mendagri: Penanganan Covid-19 saat Natal dan Tahun Baru Jadi Pertaruhan Bagi Pemerintah

Adapun penekanan strateginya terletak pada pengetatan protokol kesehatan bagi masyarakat terutama dalam penggunaan masker, penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) termasuk di daerah perbatasan, serta percepatan vaksinasi sebagai upaya melindungi masyarakat dan menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. 

Meski demikian, dia mengungkapkan, perlu aksi kolaborasi di setiap level pemerintahan untuk dapat melaksanakan arahan dan strategi yang dimaksudkan. 

“Kita minta kepala daerah masing-masing memfollow up apa yang sudah disampaikan oleh kami maupun Bapak Menkes dengan berbagai strategi pencegahan sampai dengan antisipasi mitigasi bila terjadi worst scenario,” ujarnya. 

“Kuncinya adalah rekan-rekan kepala daerah, gubernur segera merapatkan dengan bupati/wali kota, kemudian dengan TNI/Polri, Forkopimda yang lain, kuncinya di situ, setelah itu kepala daerah tingkat II (bupati/wali kota) melakukan rapat lagi di tingkat II (kabupaten/kota) untuk membuat strategi sesuai guidance dari Bapak Menkes dan dari kami,” tambah dia. 

Tito menambahkan, meski pihaknya telah mengeluarkan sejumlah surat edaran maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang mengatur pembatasan aktivitas masyarakat selama perayaan tahun baru, kepala daerah perlu kembali menjabarkan aturan tersebut ke dalam peraturan kepala daerah, terutama aturan lebih tegas yang memuat adanya sanksi setiap pelanggaran yang dilakukan. 

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran agar kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah yang ada sanksinya. Surat edaran sudah kita keluarkan, Inmen sudah kita keluarkan, itu semua harus bisa dilaksanakan, direalisasikan, kuncinya di sana, ya mudah-mudahan saja semuanya bisa kita lalui dengan aman,” tegasnya.