Sukses

Seknas Fitra: Gagasan PSI tentang Transparansi DPR Harusnya Didukung Semua Partai

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, transparansi anggaran di DPR belum menjadi isu utama.

Liputan6.com, Jakarta Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai, transparansi anggaran DPR masih menjadi persoalan serius. Walaupun saat ini sudah ada open parliament sebagai bentuk komitmen keterbukaan.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, transparansi anggaran di DPR belum menjadi isu utama.

"Jika merujuk pada peraturan DPR RI No 1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik DPR RI, Pasal 2 ayat (1) informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan, huruf d laporan keuangan DPR RI yang sudah diaudit, tetapi publik masih kesulitan mendapatkan informasi ini," katanya saat dihubungi, Selasa (28/12/2021).

Karena itu, dia mendukung gagasan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie yang ingin membawa partainya sampai ke parlemen dan membuat 'gaduh' Senayan untuk melakukan transparansi guna menjaga uang rakyat. Sebab, transparansi merupakan salah satu bentuk komitmen dalam pencegahan korupsi.

"Ya, gagasan tranparansi DPR saya kira baik dan perlu didukung oleh seluruh anggota DPR baik di tingkat pusat atau daerah. Transparansi ini penting sebagai komitmen DPR dalam pencegahan korupsi. Sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan dan anggota DPR yang terus mengalami keterpurukan," ujarnya.

Transparansi anggaran, Badiul menerangkan, bisa dimulai dari masing-masing fraksi di parlemen. Sehingga nantinya akan ada laporan dari masing-masing anggota fraksi atas penggunaan anggaran.

"Misalnya dana reses atau kunjungan kerja, ini mestinya dipublikasi oleh anggota DPR RI, baik melalui portal resmi DPR maupun yang dimiliki oleh masing-masing anggota, misal sosial media," terangnya.

2 dari 2 halaman

Memanfaatkan Open Parliament

Dia menambahkan, DPR harus secara maksimal memanfaatkan open parliament untuk memberikan informasi yang lebih baik ke publik. Baik apakah itu berupa kegiatan, produk legislasi dan terutama anggaran.

"Sehingga semangat open parliament bisa lebih maksimal tidak hanya formalitas semata. Meski beberapa informasi sudah ada di menu open parliament di website resmi DPR RI," tutupnya.