Menag soal 6 Pejabat Kementerian Agama Dicopot: Sudah Selesai

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara soal pemberhentian sejumlah pejabat eselon 1 di lingkungan Kementrian Agama (Kemenag).

Namun, dia tak mau menjelaskan alasan dirinya mencopot empat Dirjen Kemenag dicopot.

"Itu enggak usah dibahas deh itu," kata Yaqut di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta Pusat, Rabu (29/12/2021).

Dia menyampaikan permasalahan tersebut sudah selesai. Sehingga, tak perlu dibahas lebih jauh lagi.

"Sudah selesai itu," jelas Yaqut.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan selamat merayakan Natal 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Ia juga mengimbau agar perayaan digelar secara sederhana.

2 dari 2 halaman

Awal Mula Kasus

Sebelumnya, Kementerian Agama melakukan mutasi kepada enam pejabat Eselon I ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Sekjen Kemenag Nizar Ali menjelaskan keenam pejabat tersebut yaitu Inspektur Jenderal, Kepala Balitbang-Diklat, serta Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

"Mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi," jelas Nizar di Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Nizar menjelaskan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), memiliki kewenangan untuk memutasi personel organisasi dengan beragam pertimbangan. Salah satunya penyegaran.

"Alasan atau pertimbangan melakukan mutasi itu menjadi hak PPK dan bukan untuk konsumsi publik. Yang pasti, mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan," ungkapnya.

Dia menjelaskan terdapat pertimbangan yang menjadi hak PPK untuk tidak disampaikan kepada yang bersangkutan. Kemudian dia menjelaskan mutasi juga dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Nizar memastikan proses mutasi ini sudah dilakukan sesuai ketentuan. Terkait dengan rencana para pihak melakukan gugatan ke PTUN atas putusan tersebut, Nizar mempersilakan.

"Gugatan ke PTUN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja," tandasnya.