18 Tahun KPK, ICW Beri Rapor Merah Pemberantasan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi rapor merah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hari jadi lembaga antirasuah yang ke-18. KPK diketahui berulang tahun ke-18 pada Rabu, 29 Desember 2021 kemarin.

"Pada hari ini, 30 Desember 2021, ICW menggelar akai teatrikal dengan judul 'Rapor Merah untuk 18 Tahun KPK," ujar Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo dalam keterangannya, Kamis (30/12/2021).

Aksi teatrikal digelar di halaman Gedung Merah Putih KPK. Menurut Adnan, ICW memberikan rapor merah kepada KPK lantaran lembaga yang kini dipimpin Firli Bahuri itu mengalami kemunduran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dalam rapor yang ICW serahkan, tertuang sejumlah permasalahan yang tak kunjung dituntaskan oleh pimpinan KPK," kata dia.

Permasalah pertama yakni soal pemberhentian 57 pegawai KPK melalui asemen tes wawasan kebangsaan (TWK). Menurut Adnan, pimpinan KPK sejatinya tak boleh memberhentikan pegawai lantaran dalam undang-undang disebutkan bahwa seluruh pegawai KPK harus ikut beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Adnan, momen alih status pegawai menjadi ASN dimanfaatkan pimpinan KPK melalui alasan hukum Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang di dalamnya memuat tentang TWK. Dalam pelaksanaannya, bayak ditemukan persoalan dalam TWK.

"Hal ini setidaknya dinyatakan oleh Ombudsman RI terkait maladministrasi dan Komnas HAM yang menyoal pelanggaran HAM dalam TWK. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi dan putusan MK diabaikan oleh pimpinan KPK," kata dia.

Rapor merah kedua terkait dengan sanksi etik yang diberikan Dewan Pengawas KPK terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Permasalah ketiga yakni terkait dengan kinerja penindakan KPK yang dianggap buruk sepanjang lembaga antikorupsi itu berdiri. KPK era Firli, menurut Adnan, minim penindakan dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Padahal, selama ini OTT kerap kali menjadi andalan membongkar praktik korupsi yang banyak melibatkan pejabat publik," kata Adnan.