HEADLINE: Sekolah di Wilayah PPKM Level 1-2 Gelar PTM 100 Persen, Amankah?

Liputan6.com, Jakarta - Ahmad Ilham, siswa kelas VII SMP 182 di Pancoran, Jakarta Selatan mengaku senang ketika pembelajaran tatap muka (PTM) dimulai pada Senin, 3 Januari 2022. Sebab menurutnya, dengan pembelajaran tatap muka dirinya bisa bertemu dengan teman-teman.

"Senang bisa ketemu teman-teman langsung," kata Ilham kepada Liputan6.com di lokasi, Senin (1/1/2022).

Ilham mengaku baru kali ini bertemu dengan teman-teman sekolahnya karena selama 2 tahun belajar hanya dilakukan secara daring.

Sementara Ibnu Adam teman sekelas Ilham mengaku ingin segera dapat bermain bola sepulang sekolah.

"Kalau saya ingin bisa main bola lagi," harap Ibnu.

Berbeda dengan anak-anak, pembelajaran tatap muka 100 persen ini justru dikhawatirkan oleh para orangtua. Ari, seorang ibu yang anaknya bersekolah di SMP 128 Pancoran mengatakan ada rasa khawatir saat mengizinkan anak laki-lakinya yang duduk di bangku kelas VII itu melangsungkan PTM.

"Khawatir pasti ada, karena kan masih pandemi juga, makanya saya jemput tadi pagi juga mengantar," kata dia kepada Liputan6.com di SMPN 182 Jakarta, Pancoran, Senin (3/12/2021).

Meski khawatir, namun Ari mendukung kebijakan pemerintah yang memutuskan menggelar PTM, meskipun sebenarnya belajar secara daring adalah pilihan yang paling baik. 

"Intinya saya mendukung PTM. Walau mending online, soalnya tidak usah kemana-mana, asal tugas selesai," urai Ari.

Sebelumnya, pemerintah melalui empat Kementerian mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam SKB tersebut tertulis pada tahun 2022, mewajibkan sekolah mulai dari anak usia dini hingga perguruan tinggi menggelar PTM.

Meski disambut gembira oleh siswa, namun kebijakan pemerintah ini ditentang oleh para epidemiolog karena dinilai berisiko untuk anak-anak. Terlebih saat ini muncul varian baru Covid-19, Omicron yang penularannya lebih cepat dari varian Delta.

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko menilai kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PTM 100 persen kurang tepat. Menurut Miko, PTM 100 persen bisa dilakukan jika vaksinasi dosis kedua sudah dilakukan 100 persen. 

"Itu vaksinasi belum 100 persen. Tapi kalau sudah 100 persen juga tidak aman," kata Miko kepada Liputan6.com di Jakarta.

Miko mengatakan, sebelum PTM dilakukan 100 persen seharusnya pemerintah memiliki data soal berapan jumlah siswa dan staf sekolah yang sudah divaksin, bagaimana kepatuhannya terhadap protokol kesehatan baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

"Itu bener diuji coba kalau kepatuhannya masih kecil baik sekolah, kendaraan, jalan atau diluar sekolah sudah baik. Karena saya melihatnya sekolah-sekolah yang entah anak SD, SMP jajan pada buka masker. Kalau itu terjadi kalau ada omicron waw," ujar dia.

Untuk itu, Miko mengatakan pemerintah harus melakukan mitigasi penyebaran Covid-19 bukan kepada siswa, tetapi juga keluarga dan lingkungannya. Apalagi, varian Omicron menyebar begitu cepat.  

Hal yang sama juga dikatakan oleh Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman. Dia mengaku khawatir timbul klaster Omicron di sekolah jika pemerintah nekat memberlakukan PTM 100 persen.

"Kluster Omicron bakal terjadi kalau mitigasinya lemah," kata Dicky kepada Liputan6.com di Jakarta, 3 Januari 2021. 

Dicky meminta pemerintah harus berhati-hati dengan adanya varian Omicron. Dia menyarankan agar pembelajaran tatap muka tetap dilakukan terbatas. Sehingga dapat diberlakukan protokol kesehatan di ruang kelas. Misalnya masing-masing anak memiliki jarak 4 meter persegi.

"Harus ada pembatasan kapasitas, maksimal 20 orang. Kalau kapasitas kelas itu tidak bisa 4 meter persegi perorang, sebaiknya ditambah ruang kelasnya, atau outdoor," kata Dicky. 

Dicky menilai, kebijakan untuk menggelar PTM 100 persen tidak dapat diterapkan di setiap sekolah karena memiliki kapasitas dan fasilitas yang berbeda-beda. 

"Ini tidak bisa digeneralisasi, ada sekolah yang mempunyai kapasitas ruangan dengan ventiliasi sirkuliasi yang baik," katanya. 

Dicky mengatakan jika vaksinasi dan kapasitas sekolah tak memenuhi syarat, maka pembelajaran tatap muka harus dilakukan terbatas. 

"Kalau belum siap meskipun sekolah tersebut berada di level 1, kapasitas 100 persen jangan dipaksanakan," tandas dia.

Selain pembatasan kapasitas, kata Dicky, siswa, guru dan staf sekolah wajib sudah divaksin 2 kali.

"Syarat vaksinasi lengkap sifatnya wajib," ujar dia.

Kekhawatiran PTM 100 persen ini juga dirasakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Untuk itu, KPAI meminta pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun dan usia 6-11 tahun.

"Ketika pemerintah memutuskan menggelar PTM 100 persen, maka pemerintah harus melakukan percepatan dan pemerataan vaksinasi anak usia 12-17 tahun maupun vaksinasi anak uisa 6-11 tahun," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti di Jakarta.

Menurut dia, tingkat vaksinasi harus mencapai minimal 70 persen dari populasi di sekolah. Hal ini agar terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok di lingkungan sekolah.

"Kalau hanya guru yang divaksinasi, maka kekebalan komunitas belum terbentuk, karena jumlah guru hanya sekitar 10 persen dari jumlah siswa," ujarnya.

Selain itu, KPAI meminta pemerintah pusat memastikan penyediaan vaksin untuk anak merata di seluruh Indonesia. Survei singkat KPAI pada Agustus lalu menemukan bahwa vaksinasi anak didominasi oleh Pulau Jawa.

"Itupun hanya menyasar anak-anak di perkotaan," ucap Retno.

KPAI juga mendorong pemerintah daerah melakukan testing, tracing, serta treatment (3T) terkait Covid-19 secara berkala dan acak apabila PTM digelar secara serentak mulai tahun 2022. Terlebih, Retno menyebut saat ini muncul Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

"Penguatan 3T menjadi sangat penting dalam upaya melindungi warga sekolah, mengingat Omicron juga sudah masuk ke Indonesia," tutur Retno.

KPAI menyebut baru 79,17 persen sekolah yang siap menggelar PTM terbatas. Hasil tersebut merupakan evaluasi KPAI sepanjang 2021. KPAI melakukan Pengawasan PTM terbatas pada 8 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.

"Sekolah yang sudah menyelenggaraan PTM terbatas dengan kesiapan pada kategori cukup, baik dan sangat baik mencapai 79,17 persen," beber Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti melalui pernyataan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, Senin (3/1/2022).

"Sedang sisanya, yaitu kategori kurang dan sangat kurang mencapai 20,83 persen. Artinya, dengan kondisi belum siap, ternyata sekolah tetap menggelar tatap muka. Meskipun ketidaksiapan itu di antaranya, belum dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam berbagai layanan saat PTM terbatas yang penilaiannya mencapai 30 persen dari total nilai."

Persentase 79,17 persen diperoleh dari pengawasan kesiapan infrastruktur PTM di sekolah. Secara rinci, pencapaian kategori sangat baik (91-100) ada 11 sekolah, yaitu di jenjang pendidikan SMA ada 5 sekolah, jenjang SMK ada 1 dan jenjang SMP ada 5 sekolah.

Namun, tidak ada jenjang SD yang mencapai skor nilai 91-100 (sangat baik). Jika ditotal keseluruhan sekolah yang diawasi, maka yang memiiki skor kategori sangat baik hanya sekitar 15,28 persen. 

Kategori baik (81-90) dari hasil pengawasan infrastruktur PTM terbatas, KPAI menemukan, ada 10 sekolah di jenjang SMA, 10 sekolah di jenjang SMK, 7 sekolah dijenjang SMP; dan 5 sekolah di jenjang SD. Jika ditotal secara keseluruhan, maka kesiapan infrastruktur untuk kategori baik dari total sekolah yang diawasi adalah 44,44 persen.

"Sedangkan untuk kategori cukup (71-80), ada 5 sekolah untuk jenjang pendidikan SMA, tidak ada untuk jenjang SMK, 6 sekolah untuk SMP dan 3 sekolah untuk jenjang SD. Jika ditotal secara keseluruhan, maka kesiapan infrastruktur untuk kategori cukup dari total sekolah yang diawasi adalah 19,44 persen," Retno Listyarti memaparkan.

"Untuk kategori kurang (61-70), ada 5 sekolah pada jenjang SMA, tidak ada untuk jenjang SMK, 2 sekolah untuk jenjang SMP, dan 3 sekolah untuk jenjnag SD. Jika ditotal secara keseluruhan, kesiapan infrastruktur untuk kategori kurang dari total sekolah yang diawasi adalah 11,12 persen."

Retno melanjutkan, untuk kategori sangat kurang (51-60), ada 1 sekolah di jenjang SMA, 1 sekolah di jenjang SMK, 3 sekolah dijenjang SMP dan 2 sekolah di jenjang SD.

"Jika ditotal secara keseluruhan maka kesiapan infrastruktur untuk kategori sangat kurang dari total sekolah yang diawasi adalah 9,72 persen," katanya.

Prokes Tidak Bisa Diterapkan Maksimal

Sementara menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra dengan adanya penerapan PTM 100 persen maka protokol kesehatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

Hermawan mengingatkan bahwa protokol kesehatan yang paling mendasar mencakup memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). Dengan adanya protokol menjaga jarak, otomatis akan ada rekayasa lingkungan, pengaturan, volume kegiatan, dan hal lain yang menyangkut sirkulasi hingga pengelolaan sekolah. Ini yang membedakan jika PTM dilakukan dengan kapasitas penuh atau 100 persen.

“Kami tetap mengimbau agar penyelenggaraan PTM harus dengan ‘PTM’ juga, yaitu Prokes Tetap Maksimal,” kata Hermawan kepada Liputan6.com melalui sambungan telepon, Senin (3/1/2022).

Hermawan menambahkan, jika ingin mengendalikan COVID-19 maka perlu memprediksi varian dari penyebab COVID-19.

“Nah sekarang kita menghadapi Omicron yang di negara lain terbukti lebih dahsyat ketimbang Delta. Di Eropa dan Amerika sudah terjadi kasus yang luar biasa yang dikarenakan varian Omicron.”

Pemerintah Indonesia sendiri telah melaporkan adanya transmisi lokal varian Omicron. Maka dari itu, Hermawan berpendapat jika PTM 100 persen diterapkan maka terkesan meremehkan.

“PTM itu boleh, tapi tetap kewaspadaan tinggi dan prokes tetap maksimal," kata dia.

Jika PTM 100 persen diterapkan, maka potensi penularan Omicron di sekolah dapat terjadi, lanjut Hermawan.

“Ya jelas, itu sebabnya kita harus waspada. Sekarang Omicron kecenderungannya tiap hari kasus probable-nya tinggi terus dan bahkan sudah terjadi transmisi lokal," lanjutnya.

“Di sekolah kan bukan hanya tenaga pendidik tapi juga ada siswa, petugas parkir, kantin, sekuriti yang semuanya itu membutuhkan adaptasi baik dari kemampuan mereka untuk tetap taat protokol kesehatan, maupun pada cakupan vaksinasi.”

Hal-hal tersebut dirasa belum 100 persen sehingga kecepatan Omicron yang sudah ada di Indonesia harus mampu diantisipasi dengan protokol yang tetap maksimal.

“Kita berharap pemerintah tetap bijaksana, tetap aware dengan keadaan dan fakta tentang Omicron dan sekaligus kita semua juga bersabar agar tetap berperilaku bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan minimal 3M,” tutup Hermawan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: