Firli Harap Kepercayaan Publik Terhadap KPK Meningkat di Tahun 2022

KPK Beberkan Pengembangan Kasus Proyek Jalan di Bengkalis — Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) menyampaikan keterangan terkait pengembangan kasus proyek jalan Bengkalis di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Ada enam proyek jalan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,5 triliun dan total kerugian negara sebesar Rp 475 miliar. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap kepercayaan publik terharap lembaga yang kini dia pimpin kembali meningkat seperti di tahun-tahun sebelumnya. Firli meminta insan KPK bekerja keras demi mewujudkan hal tersebut.

"Harapan besar tahun 2022 adalah KPK akan semakin dipercaya dan kita semua pegawai KPK ada dalam satu suara untuk membaktikan diri kepada Ibu Pertiwi," ujar Firli dalam keterangannya, Senin (3/1/2022).

Firli mengaku, strategi trisula penberantasan korupsi harus dilakukan semua jajaran di KPK. Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk menyelesaikan semua regulasi, prosedur, dan sarana kerja.

Untuk Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat harus menjalankan program peningkatan budaya antikorupsi masyarakat dan penyelenggara negara. Kedeputian Pencegahan dan Monitoring harus membuat kajian sistem baik di kementerian dan lembaga.

"KPK harus memastikan lewat pencegahan dan monitoring ini agar tidak ada satu rupiah pun dari anggaran negara yang dikorupsi," harap Firli.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan permintaan red notice untuk buronan kasus dugaan suap Harun Masiku kepada Interpol. Meski demikian, nama yang bersangkutan tak ada dalam situs Interpol.

2 dari 2 halaman

KPK Bekerja Keras

Firli menegaskan Kedeputian Penindakan tetap akan melakukan penindakan dengan tunduk kepada asas dan tugas pokok KPK. Semua Penindakan yang dilakukan KPK harus berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Kedeputian Koordinasi dan Supervisi diharapkan bisa membuat inovasi baru dalam pelaksanaan tugas. Kemudian Kedeputian Informasi dan Data harus bisa memberikan semua dukungan informasi dan teknologi untuk semua tugas-tugas KPK.

"Semua pegawai KPK harus bekerja keras dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar bisa mewujudkan orkestrasi pemberantasan korupsi," kata Firli.