3 Pernyataan Jokowi Minta RUU TPKS Segera Disahkan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) agar segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Sebab menurut Jokowi, RUU TPKS ini sudah berproses sejak 2016 silam. Namun hingga saat ini belum juga menjadi Undang-Undang.

"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian kita bersama utamanya kekerasan seksual pada perempuan yang mendesak harus segera ditangani," kata Jokowi dalam keterangan pers daring diterima, Selasa 4 Januari 2022.

Oleh karena itu, Jokowi pun mengutus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati ke pihak Parlemen.

Tujuannya, menurut Jokowi, agar dapat mempercepat pengesahan RUU TPKS tersebut.

Berikut sederet permintaan Jokowi terkait RUU TPKS agar segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dihimpun Liputan6.com:

Kasus penyebaran varian Omicron di Indonesia sudah mencapai 152 kasus, mayoritas berasal dari importasi luar negeri. Presiden Joko Widodo meminta petugas untuk memperketat pintu masuk kedatangan dan meminta tak ada lagi dispensasi bagi para pelaku pe...

2 dari 5 halaman

1. Sudah Berproses Sejak 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah berproses sejak 2016.

Namun, hingga saat ini RUU yang dinilainya dapat memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual belum juga selesai pembahasannya.

"Saya berharap RUU TPKS ini segera disahkan sehingga dapat memberi perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," kata Jokowi dalam keterangan pers daring diterima, Selasa 4 Januari 2022.

3 dari 5 halaman

2. Perintahkan Menkum HAM dan Menteri PPPA Koordinasi dengan DPR

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018 — Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Jokowi mengaku mengacu pada kebijakan Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara kelahiran internet. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jokowi lantas memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati untuk segera berkordinasi dengan gugus tugas pemerintah terkait RUU TPKS.

"Jadi segera, menteri hukum dan hak asasi manusia serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU TPKS agar ada langkah percepatan," pinta Jokowi.

4 dari 5 halaman

3. Siapkan Daftar Inventaris Masalah

Jokowi pun meminta kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS bisa segera menyiapkan daftar inventaris masalah terhadap draft yang sedang disiapkan DPR.

"Sehingga proses pembahasan bersama lebih cepat, masuk ke pokok subtansi untuk memberi kepastian hukum serta menjamin perlindungan korban," Jokowi memungkasi.

5 dari 5 halaman

Kejengkelan Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Presiden Jokowi
Joko Widodo
RUU TPKS