Mahfud Md Sebut Perlu Jika Ada Lembaga peradilan Khusus Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md memandang perlu adanya lembaga peradilan khusus pemilihan umum, terlebih menyongsong Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya di disertasi mahasiswa doktoral Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang menyoroti urgensi pembentukan lembaga peradilan pemilu di Indonesia di Kampus Terpadu UII, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 7 Januari 2022.

Bahkan, Mahfud berencana akan berkoodinasi dengan Kemendagri terkait wacana ini. Selain itu, dia menilai ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahu 2016 tentang Pilkada secara spesifik pasal 157.

Adapun bunyi Pasal 157 ayat 1 yaitu; 'Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus'.

"Ide dasarnya kita terima dan implementasinya nanti sambil kita diskusikan ke depan dan saya sudah memikirkan untuk berkoodinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar menyiapkan pemilu tahun 2024, karena memang ada pesan dalam Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016, bahwa harus ada peradilan khusus minimal untuk Pilkada serentak tahun 2024," kata dia.