Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Kawal Pengesahan RUU TPKS

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas PPPA seluruh Indonesia untuk membahas tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait kasus kekerasan yang sebagian besar dialami oleh kelompok rentan, yakni perempuan dan anak.

Dalam kesempatan tersebut, peserta diskusi optimistis Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai terobosan hukum yang sifatnya lex specialis dalam penanganan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi tindak pidana kekerasan seksual dapat menjadi payung hukum dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual.

"Dengan komitmen politik dari DPR, statement Presiden RI terkait RUU tersebut dan komitmen pemerintah yang dibangun, kita berkeyakinan mudah-mudahan dalam masa persidangan pertama DPR, RUU ini bisa diparipurnakan dan dikirimkan ke pemerintah," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Jakarta, Jumat, (7/1/2022), seperti dikutip dari Antara.

Bintang pun mengajak seluruh pihak untuk mengawal pembahasan RUU TPKS untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual.

"Tidak ada toleransi apapun terhadap para pelaku kekerasan yang menimbulkan luka fisik dan meninggalkan trauma berat bagi korban," ujar Menteri Bintang.

Dia yakin DPR akan segera membahas dan mengesahkan RUU TPKS sebagai payung hukum untuk perlindungan perempuan dan anak.

Inisiasi RUU TPKS ini merupakan terobosan hukum yang memberikan payung hukum secara komprehensif dan terintegratif yang mengatur pencegahan, penanganan, pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual.