HEADLINE: Sentilan Megawati Soekarnoputri untuk Jokowi dan Puan, Bagian Autokritik?

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Utut Adianto menampik dugaan kalau kritikan Megawati soal kenaikan harga sejumlah bahakan kebutuhan pokok ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Apalagi Presiden Jokowi juga punya kerisauan yang sama, sampai memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk meredam gejolak harga minyak goreng yang dalam beberapa bulan ini melonjak tajam.

"Soal minyak goreng, saya minta Menteri Perdagangan menangani stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri, harga minyak goreng harus tetap terjangkau, jika perlu Mendag melakukan operasi pasar agar harga terkendali," seru Jokowi dalam pernyataannya, Senin (3/1/2022) pekan lalu.

Dengan alasan itu, menurut Utut, ucapan Megawati itu bisa ditujukan kepada siapa saja, karena dia punya keresahan yang sama dengan Presiden terkait kenaikan harga tersebut.

"Ibu kan juga bilang 'saya ini kasihan dengan Pak Jokowi, orangnya baik begini, bekerja untuk rakyat masih dibilang kodok'. Itu kan artinya Ibu sebagai Ibu kita di usia yang sudah lanjut masih ingat soal itu," ujar Utut kepada Liputan6.com, Selasa (11/1/2022).

Ucapan Utut ada benarnya. Saat menyampaikan pidato politik HUT ke-49 PDIP, Megawati memang menyebut masih ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah pandemi Covid-19. Menurut Mega, pihak-pihak tertentu mendiskreditkan kinerja pemerintah dan memanfaatkan pandemi untuk menyerang pemerintah.

"Saya juga melihat masih saja ada kelompok politik memancing di air keruh, mereka memanfaatkan pandemi untuk mendiskreditkan pemerintah," ujar Megawati.

Selain itu, Megawati juga mengaku heran masih ada pihak yang menghina Presiden Jokowi. Meski demikian, dia meminta Jokowi tidak perlu memasukkan ke hati, sebab Megawati dan PDIP selalu berada di belakang Jokowi.

"Saya kan ngomong spontan saja, bayangkan presiden kita loh dibilang Pak Jokowi kodok lah apalah, tapi saya bilang sama Beliau, sudah Bapak nggak perlu masukkan ke hati. "Saya berada di belakangmu dengan seluruh yang namanya anak-anak dari PDIP," tegas Megawati.

Karena itu, Utut mengatakan apa yang disampaikan Megawati bukan bentuk kekecewaan pada Presiden yang kebetulan kader PDIP, melainkan hanya sekadar mengingatkan. Dia membuat analogi ibarat nasihat orangtua kepada anaknya.

"Kalau saya punya anak, saya ingatkan kenapa misalnya enggak pulang jam 12 malam, itu namanya biasa ngingetin. Kalau Ibu ngingatin ya namanya Ibu, begitulah Ibu. Dan yang bisa menyatukan PDIP itu kan Ibu. Orang bisa punya legalitas, tapi legitimasi belum," tegas Utut.

Selain itu, lanjut dia, terkait adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, itu bukan cerita baru. Sehingga apa yang terjadi sekarang hanyalah pengulangan.

"Bahan pokok naik turun itu di mana-mana pernah terjadi. Dari kamu masih kecil sampai sekarang pasti ada situasi barang naik. Itu sebabnya, konsep idealnya ada Bulog yang jadi penyangga harga.

Memang kita semua kan inginnya kehidupan sosial yang baik, komunal. Faktanya UU kita semuanya sangat kapitalis," ujar Utut.

Sementara, terkait kritikan terhadap DPR yang dinilai kerap melahirkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945, pihaknya dengan sangat terbuka akan memperhatikan peringatan itu.

"Termasuk adanya catatan Beliau bahwa ada UU ini sama enggak spiritnya dengan UUD 45 dan Pancasila, sebagai anak buah kita resapi dan kita jalankan. Nanti kita periksa mana-mana yang tidak sesuai (dengan UUD 1945)," jelas Utut.

Sebenarnya, lanjut dia, standar baku nomor satu perumusan UU itu mesti ada ketentuan umum, kedua asas Pancasila dan UUD 45. Karena itu pihaknya akan menanyakan langsung kepada Megawati UU dimaksud.

"Kalau saya rasa, Ibu ngomong ini mungkin lebih banyak bagian (undang-undang) bidang ekonomi, itu dugaan saya. Tapi nanti saya akan minta yang Ibu maksud itu UU apa," pungkas Utut.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritisi kenaikan harga bahan pokok, seperti minyak goreng, cabai dan lainnya belakangan ini. Kritik terhadap pemerinrtah itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politiknya pada Peringatan HUT ke-49 PDIP secara daring, di Jakarta, Senin (10/1/2022).

"Pak Jokowi, bayangkan, saya kan sering lihat kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian, harga bawang merah sekian. Aneh menurut saya, kok klasik amat ya?" kata Megawati.

Menurut dia, Indonesia sudah merdeka 76 tahun, namun permasalahan serupa masih saja terus terjadi. Dia berpendapat ungkapannya itu sebagai autokritik kepada pemerintah.

"76 tahun merdeka masa sih begitu aja, gimana salahnya, ini autokritik. Saya juga mengkritik ketika (masih) di DPR," kata Presiden Kelima RI ini.

Dia menilai masalah kenaikan harga bahan pokok telah terjadi sejak dirinya masih menduduki kursi DPR. Megawati pun kerap menanyakan kenaikan itu kepada para petani.

"Makanan saya tiap hari, saya musti ke mana itu karena petani-petani minta ibu Mega datang, karena kenapa kok harga bawang ini kelihatannya akan jatuh. Karena daerah saya Jawa Tengah ya saya larilah ke Jawa Tengah, saya menanyakan kenapa dan kenapa," katanya.

Tak hanya Jokowi, Megawati Soekarnoputri pada kesempatan yang sama juga menyentil Ketua DPR RI yang juga putrinya, Puan Maharani. Megawati menyebutkan, produk legislasi yang dibuat DPR kerap tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, UUD semestinya dijadikan acuan pembuatan undang-undang.

Mulanya, Megawati menjabarkan soal perumusan UUD 1945 pada masa pra-kemerdekaan. Ia mengatakan, batang tubuh dan mukadimah UUD dirumuskan dengan sangat visioner. Megawati lantas menyinggung banyaknya UU yang kini tak sesuai dengan UUD.

"Sekarang saya sering, kebetulan kan putri saya Ketua DPR, saya suka bilang begini, sebetulnya kita ini apa sudah lupa sama UUD 1945 ya," kata Megawati.

Megawati mengatakan, UUD merupakan sumber segala perundangan. Oleh karenanya, pembuatan UU harus selalu mengacu pada UUD. Ia menyayangkan banyaknya UU yang tak berpedoman pada konstitusi.

"UUD 1945 itu di situ katanya sumber segala perundangan, tapi terus di bawahnya seperti kayak tidak berhubungan atau kurang berhubungan menurut saya," ujarnya.

Kendati tak menyebut UU mana saja yang tak sesuai dengan UUD, Megawati meminta fraksinya di DPR untuk selalu berpegang teguh pada konstitusi dalam menyusun undang-undang.

"Saya selalu mengatakan kepada fraksi saya, mbok ya kalau apa pun yang mau dituangkan ke dalam undang-undang itu selalu melihat dulu UUD 1945 itu," kata Megawati.

Presiden Joko Widodo sendiri dalam sambutannya pada acara HUT ke-49 PDI Perjuangan tak menanggapi kritikan Megawati. Dia hanya menyampaikan terima kasih kepada PDIP atas dukungan pada masa sulit pandemi Covid-19.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuan PDI Perjuangan dalam menyiapkan kebijakan-kebijakan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit akibat pandemi Covid-19," kata Presiden.

Lain halnya dengan Puan. Sehari setelah pidato Megawati, Dia menyatakan DPR RI akan mengesahkan draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai inisiatif DPR.

"Pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti RUU TPKS sesuai ketentuan mekanisme yang ada di DPR RI," ujar Puan Maharani dalam rapat paripurna, Selasa (11/1/2022).

"Sehingga, insyaAllah minggu depan hari selasa tanggal 18 Januari RUU TPKS dapat disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI," tegasnya.

Tak hanya itu, Puan juga mengatakan sejumlah agenda strategis DPR RI pada masa sidang ini telah menunggu pelaksanaan program pemulihan melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

"Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI akan menuntaskan 40 RUU sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Beberapa agenda legislasi yang menjadi perhatian luas dari rakyat Indonesia saat ini antara lain adalah RUU TPKS," ungkap Puan.

Agenda strategis DPR RI lainnya dalam bidang legislasi menurut Puan termasuk Revisi UU No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang Undangan, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"DPR RI berkomitmen untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersama Pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR RI," tegasnya.