Pimpinan DPR Gelar Rapim dan Bamus Terkait RUU TPKS

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah ingin agar RUU TPKS dapat segera disahkan. 

"As soon as better (lebih cepat lebih baik). Kalau bisa akhir Januari kenapa nunggu Februari? Kalau bisa Februari, kenapa harus nunggu Maret," kata Edward kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Secara prosedural, kata dia, pemerintah saat ini harus menunggu parlemen mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR. Setelah itu, Gugus Tugas pemerintah yang menangani RUU TPKS akan meminta masukan masyarakat.

"Kemudian disusul surat presiden dan daftar isian masalah," ucap dia.

Namun, Edward optimistis pembahasan RUU TPKS tersebut tidak akan memakan waktu yang lama. Pasalnya, dia menilai pemerintah dan DPR sudah memiliki frekuensi dan keinginan  yang sama untuk segera mengesahkan aturan tersebut.

"Saya optimis bahwa pemerintah dan DPR dalam konteks ini bukan lagi political will pemerintah, tapi political will negara. Karena pemerintah dan DPR sudah punya frekuensi dan semangat yang sama untuk ini segera disahkan. Jadi kami dari Gugus Tugas optimis bisa cepat pembahasannya," jelad Edward.