PKS Berencana Layangkan Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen ke MK

pks — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana melakukan judicial review terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan keputusan Majelis Syuro PKS menilai presidential threshold terlalu tinggi.

"Karena keputusan Majelis Syuro menganggap tinggi presidential threshold ini oleh karenanya memang kita berencana melakukan juga judicial review terkait dengan presidential threshold ini," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam konferensi pers, Kamis (13/1/2022).

PKS berharap, gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan supaya ambang batas pencalonan presiden diturunkan.

"Sehingga mudah-mudahan judicial review ini bisa dikabulkan kemudian bisa ada penurunan dalam presidential threshold ke depan," ujar Syaikhu.

Sementara, hasil sidang Majelis Syuro PKS bersikap mendukung gugatan ambang batas presiden di Mahkamah Konstitusi. PKS memandang ambang batas ini menghambat kemunculan calon presiden alternatif.

"PKS Mendukung Judicial Review Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. PKS memandang bahwa syarat Presidential Threshold 20% terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional," ujar Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

Otak-atik aturan jelang Pemilu 2024 terus terjadi, kali ini membahas Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden. Sebagian pihak menilai penghapusan ambang batas bisa membuka beberapa keuntungan.

2 dari 2 halaman

Tolak Penundaan Pemilu

12 Pemohon Ajukan Uji Materi Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden — Sebagian dari pemohon pengajuan uji materi Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/6). Mereka mengajukan uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selain itu, PKS juga menentang penundaan Pemilu 2024 dan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Elite politik diminta taat terhadap konstitusi.

"PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD NRI 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998," kata Salim.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com