Ribuan Buruh Akan Demo di Gedung DPR Hari Ini

DPR Bersolek Jelang Sidang Tahunan dan Perayaan Kemerdekaan — Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan buruh akan menggelar aksi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada hari ini, (14/1/ 2022). Rekayasa lalu lintas disiapkan demi kelancaran arus lalu lintas.

Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat, Kompol Purwanta menjelaskan, skenario aarus lalu lintas diberlakukan tergantung jumlah massa buruh yang turun ke jalan. Seandainya membeludak maka rekasaya lalu lintas pun diterapkan.

Dalam hal ini satu lajur dari arah Semanggi menuju Slipi yang dipergunakan untuk kendaraan.

"Tidak ada pengalihan atau penutupan cuma kalau ada lajur di paling kanan dibarrier udah untuk jalur lalu lintas," kata dia saat dihubungi, Jumat (14/1/2022).

Purwanta mengatakan, arus lalu lintas berjalan normal. Sejauh ini, informasi yang diterima kepolisian, ada 2.500 massa menggelar unjuk rasa di Gedung DPR/MPR.

"Tidak ada penutupan. Pengalihan arus pun tetap sementara tentatif. Tapi sudah disiapkan di ujung Jalan Semanggi. Nanti ketika masuk ke kawasan DPR/MPR langsung dibarrier aja jalurnya," terang dia.

Upah minimum kabupaten/kota atau UMK tahun 2022 dituntut naik sebesar 7-10 persen. Tuntutan disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI pada Rabu 29 September 2021. Simak obrolannya bersama Wakil Redaktur Pelaksana Bisnis Liputan6.com...

2 dari 2 halaman

Tuntut Kenaikan UMP

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sebanyak 50 ribu buruh bakal menggelar aksi di DPR RI pada 14 Januari 2022.

Kali ini tuntutanya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di seluruh provinsi pada kisaran 5-7 persen. Di samping itu tiga isu lain.

Pertama, terkait penolakan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja, lalu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan memperjuangkan Revisi UU KPK masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2022.

Desak Pengupahan Tak Pakai PP 51/2023, Buruh Berunjuk Rasa di Kemnaker