Pemerintah Tak Tutup Jalur Lintas Negara Meski Kasus Covid-19 Omicron Naik

Liputan6.com, Jakarta Kasus penularan Covid-19 varian Omicron meningkat, khususnya di DKI Jakarta. Meski begitu, pemerintah tidak menerapkan penutupan jalur keluar masuk lintas negara.

Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi menyampaikan, pemerintah memilih untuk menggodok strategi karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri. 

"Tidak dibicarakan ditutup, tapi diperketat pada karantinanya, sangat-sangat diperketat. Bahkan tadi Wapres mempertanyakan untuk kejadian-kejadian tertentu, misalnya di Jawa Timur ada kejadian bahwa setelah dinyatakan negatif dengan karantina, tapi setelah pulang ternyata dia positif lagi dan ternyata dia Omicron," tutur Masduki lewat virtual, Minggu (16/1/2022).

Untuk itu, Masduki melanjutkan, batas waktu karantina pelaku perjalanan luar negeri sangat penting untuk diperhatikan. Tentunya dengan mempelajari dan mengevaluasi kebijakan yang sebelumnya telah diterapkan.

"Yang diperlukan untuk memperketat berapa hari tentang orang harus dikarantina, itu yang tadi harus ditelaah ulang terhadap pola karantina, terutama yang tadi. Kalau misalnya dari luar negeri seperti yang tadi dari berbagai wilayah, bukan ditutup tapi diperketat," kata Masduki.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan atau Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, aturan karantina yang kini disamaratakan menjadi 7 hari dinilai masih cukup efektif mendeteksi gejala Omicron. Hal ini didukung beberapa hasil studi terkini, varian Omicron disinyalir memiliki rata-rata kemunculan gejala yang lebih dini.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap 3m #vaksinmelindungikitasemua