Dukungan Sejumlah Parpol untuk Heru Budi Hartono Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta

20160407- Kepala BPKAD DKI Jakarta Diperiksa KPK-Jakarta- Heru Budi Hartono- Helmi Afandi — Kepala BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi melambaikan tangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK, Jakarta, Kamis (7/4). Heru diperiksa sebagai saksi kasus suap reklamasi laut DKI Jakarta dengan tersangka Ariesman Widjaja. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono disebut-sebut bakal menjadi calon Penjabat (Pj) untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Birokrat tulen ini dianggap cocok untuk memimpin Jakarta.

Sokongan terhadap Heru datang dari sejumlah petinggi partai. Yaitu dari PDIP, Gerindra, dan Golkar. Mereka menilai Heru sebagai sosok yang tepat mengisi kekosongan kursi DKI 1.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Gembong Warsono berpandangan Heru adalah sosok yang sangat mengenal DKI Jakarta. Kriteria semacam itu, kata dia, diperlukan bagi seorang Pj di DKI Jakarta, mengingat masa menjabatnya akan cukup lama, yakni sejak Oktober 2022 hingga 2024.

"Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke. tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? kan kita enggak tahu," kata Gembong, Kamis 6 Januari 2022 lalu.

Namun, Gembong belum bisa memastikan apakah Heru menjadi calon kuat Pj DKI Jakarta. "Soal sosok tentunya presiden lebih memahami," kata Gembong.

Selain PDIP, Heru juga seperti mendapat lampu hijau dari partai politik lainnya. Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, mengaku setuju apabila Kepala Sekretariat Presiden RI, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI.

Menurutnya, Heru merupakan sosok tepat mengisi jabatan tersebut. Menurut Taufik, Heru memiliki pengalaman bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Taufik menyatakan, dengan pengalamannya itu, Heru dinilai akan mampu memetakan permasalahan di Ibu Kota.

"Setuju, orang dia paham. Dia kan di Pemda DKI dari bawah, saya paham banget dia. Dari bawah, jadi wali kota, saya paham betul sepak terjangnya Pak Heru," kata Taufik kepada wartawan, Jumat 7 Januari 2022.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco juga mengaku setuju apabila Jokowi menunjuk Heru sebagai pengganti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan rampung jabatannya pada 16 Oktober 2022. Menurutnya, dilihat dari syarat dan karakter pemimpin yang layak mengisi jabatan tersebut ada di sosok Heru.

"Kalau bicara Pak Heru, yang pasti satu, ASN-nya masuk (memenuhi syarat). Kedua, dia pernah menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemprov DKI," ujar Basri, Kamis 6 Januari 2022 lalu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Meski namanya tengah menjadi perbincangan setelah didapuk Ahok sebagai pendampingnya pada Pilkada DKI 2017, Heru Budi Hartono mengaku tetap fokus sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Heru Budi

Terkait hal ini, Heru memberikan tanggapan. Menurutnya, masih banyak sosok lain yang lebih tepat menduduki kursi penjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Masa jabatan gubernur DKI masih (sampai) akhir 2022. Masih lama. Tentunya banyak calon-calon yang mungkin lebih pantas. Biasanya dari pejabat Kementerian Dalam Negri (Kemendagri)," kata dia, Kamis 6 Januari 2022.

Heru Budi Hartono adalah Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, diangkat pada 29 Juli 2017, menggantikan posisi Dharmansjah Djumala yang kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Wina Austria.

Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965, ini telah memiliki pengalaman di lingkup birokrasi selama hampir seperempat abad.

Heru Budi Hartono menempuh pendidikan dasar di Jakarta, dan sempat 3 tahun menjalani masa Sekolah Dasar di Pakistan. Di pendidikan menengah pertama, ia bersekolah di SMP PSKD I JakPus, dan lanjut menempuh pendidikan menengah akhir di Den Haag, Belanda.

Heru mengenyam bangku kuliah S1 dan magister di Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta.

Dia mengawali karir sebagai Staf Khusus Walikota Jakarta Utara pada tahun 1993 silam. Selang dua tahun, yakni di 1995, Heru menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara.

Di tahun 1999, Heru ditunjuk menjadi Kepala Sub-Bagian Pengendalian pelaporan Kota Jakarta Utara. Lanjut di tahun 2002, di mana ia dipindahkan menjadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara.

Di tahun 2008, ia masih berkantor di Jakarta Utara, sebagai Kepala Bagian Umum dan lanjut menjadi Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan. Di tahun 2013, Ia menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta.

Akhirnya pada tahun 2014, ia ditunjuk Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Joko Widodo, untuk menjadi Walikota Jakarta Utara. Heru menjabat kursi tersebut selama setahun dan akhirnya kembali menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, juga di DKI Jakarta.

Heru sempat digandeng oleh Basuki Tjahaja Purnama untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017, melalui jalur independen.

Namun akhirnya kandas setelah Ahok menggandeng Djarot Syaiful Hidayat yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta aktif saat itu.