6 Pernyataan Menko Luhut Terkait Perkembangan Terkini Omicron Covid-19 Indonesia

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut mengatakan puncak persebaran kasus varian omicron akan terjadi pada pertengahan Februari 2022 hingga awal Maret 2022 mendatang.

Hal ini disampaikan Menko Luhut mengacu pada data pergerakan kasus di negara-negara lainnya.

"Berdasarkan berbagai data yang kami amati, berangkat dari trajectory kasus Covid-19 di Afrika Selatan, puncak Varin Omicron diprediksi terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini," kata Luhut dalam konferensi pers, Minggu 16 Januari 2022..

Di antaranya, kata dia, seperti di Inggris dan Afrika Selatan, tercatat telah mengalami penurunan kasus omicron. Sementara di Amerika Serikat dan Perancis diketahui telah mengalami pelandaian perkembangan kasus.

"Sementara di belahan Asia seperti India, Thailand, Filipina masih terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi," ucap Luhut.

Kemudian, Luhut mengungkapkan, kasus Omicron dari transmisi lokal telah mendominasi di Indonesia.

"Kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari transmisi yang disebabkan pelaku perjalanan luar negeri," ujar Luhut.

Menurut dia, mayoritas kasus Omicron terjadi di Jawa Bali, terutama di DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Kenaikan kasus Omicron di Jawa Bali juga terlihat pada Provinsi Jabar dan Banten. Hal tersebut didorong karena wilayahnya yang masih masuk algoritma wilayah Jabodetabek," terang Luhut.

Dia mengatakan, pemerintah menyadari, cepat atau lambat peningkatan kasus seperti beberapa waktu lalu akan terjadi. Terakhir, pada Januari 2022, jumlah kasus Covid-19 menyentuh angka 1.054 kasus dalam satu hari.

"Tapi sore ini, hari ini kembali menurun, kembali di bawah 1.000 yakni 800 sekian," kata Luhut.

Luhut juga mengatakan, pemerintah masih menggunakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengetatan sosial di Tanah Air di tengah merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Namun, saat ini, PPKM tak lagi dievaluasi tiap minggu.

"Pemerintah tetap akan menggunakan PPKM level sebagai pengetatan sosial bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah akan kembali melakukan assessment PPKM yang akan dievaluasi setiap minggunya. dan menghapus assessment 2 minggu," terang dia.

Menurut dia, hal ini dilakukan untuk memonitor kasus Omicron di Indonesia dan global. Sebab, penyebaran Omicron terjadi sangat cepat.

"Semata-mata untuk mengamati perkembangan kasus Omicron yang dipredisksi sangat cepat ini," lanjut Luhut.

Luhut mengakui terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, salah satunya disebabkan varian Omicron. Namun, dia mengatakan, belum ada laporan terkait kasus kematian akibat varian Omicron di Tanah Air.

"Bahwa sampai saat ini kasus kematian masih terus terjaga, meskipun terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan Namun, sampai hari ini belum ada angka kematian akibat Omicron," kata dia.

Dia mengingatkan gelombang varian Omicron dapat meningkat dengan cepat. Dia menyebut kasus Covid-19 di DKI Jakarta berpotensi meningkat lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya.

"Berdasarkan prediksi yang kami lakukan, kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus provinsi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta, jika kita semua tidak hati-hati," kata dia.

"Jadi kita semua ini bertanggung jawab untuk kita," sambung Luhut.

Luhut mengajak semua pihak untuk sama-sama menekan laju penyebaran virus corona. Luhut meminta masyarakat tak berdebat dan mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu.

"Saya mohon kita semua satu. Ini adalah alarm bagi semuanya agar kembali mulai awas memasuki varian baru covid 19. Jangan mempersoalkan yg tidak perlu dipersoalkan. Jangan kita berdebat," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia lebih landai dibandingkan dengan negara lain. Sehingga, sistem kesehatan Indonesia tak terbebani.

Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan kesehatan hingga akselerasi vaksinasi. Pemerintah juga mempertimbangkan melakukan pengetatan mobilitas masyarakat.

"(Ini) akan kita jadikan opsi terakhir untuk melakukan," ucap Luhut.

Lebih lanjut, Menko Luhut mengatakan pemerintah tetap akan melakukan sejumlah mitigasi untuk menghalau perkembangan kasus Omicron.

"Namun pemerintah akan melakukan mitigasi peningkatan kasus yang terjadi agar lebih landai daripada negara lain. sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita," terang dia.

Langkah-langkah yang akan dilakukan, kata dia, diantaranya penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Itu sangat penting dan pengetatan mobilitas akan kita jadikan sebagai opsi terakhir untuk dilakukan," kata dia.