2 Hal Terkait Pemerintah Akan Perketat PPKM di Tengah Lonjakan Omicron

Pemerintah masih menggunakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengetatan sosial di Tanah Air di tengah merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Namun, saat ini, PPKM tak lagi dievaluasi tiap minggu.

"Pemerintah tetap akan menggunakan PPKM level sebagai pengetatan sosial bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah akan kembali melakukan assessment PPKM yang akan dievaluasi setiap minggunya. dan menghapus assessment 2 minggu," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers, Jakarta, Minggu 16 Januari 2022.

Menurut dia, hal ini dilakukan untuk memonitor kasus Omicron di Indonesia dan global. Sebab, penyebaran Omicron terjadi sangat cepat.

"Semata-mata untuk mengamati perkembangan kasus Omicron yang dipredisksi sangat cepat ini," lanjut Luhut.

Pemerintah akan memperketat PPKM Mikro untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Hal itu menyusul meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron lewat transmisi lokal.

"Oh iya diperketat. Cuma cara kerja secara teknis seperti apa, secara garis besar tadi itu, ini kan konsentrasinya banyak di Jakarta dan daerah-daerah aglomerasi, di daerah itu," tutur Juru Bicara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi lewat virtual, Minggu 16 Januari 2022.

Menurut Masduki, salah satu langkah yang diperhatikan adalah dengan menggalakkan vaksinasi Covid-19 di Jabodetabek. Sebab, varian Omicron sendiri terdeteksi tetap dapat menular meski masyarakat sudah menerima vaksin dosis penuh.

"Terutama daerah-daerah misalnya seperti Bogor, Bekasi, atau pun misalnya daerah Banten, di daerah pedalaman masih banyak yang belum itu untuk vaksinasi juga akan dimasifkan dan akan melibatkan TNI dan Polri," jelas Masduki.