HEADLINE: Wacana Duet Prabowo-Jokowi Maju di Pilpres 2024, Mungkinkah?

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah orang mengklaim sebagai pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi mendeklarasikan kedua pasangan tersebut untuk maju di ajang Pilpres 2024.

Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi G Gisel dalam keterangannya mengatakan, duet pasangan ini menujukkan kinerja yang apik dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Di mana Prabowo notabenennya adalah Menteri Pertahanan.

Terlebih, dengan memberikan jabatan kepada partai pendukung dan juga pada lawan politiknya, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra sebagai Menteri Pertahanan RI. Tentu ini adalah langkah taktis, stategis, dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional, baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen.

Disebutkan, apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi, membangun di tengah pandemi Covid-19 adalah pekerjaan yang tidak mudah. Terlebih apa yang sudah dilakukan selama ini, tentu perlu diapresiasi dan dilanjutkan.

Misalnya saja, kata Gisel, di bidang infrastruktur, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi di berbagai wilayah di Indonesia tak terhenti meski penyebaran Covid-19 belum bisa dikendalikan. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah agenda pemindahan status Ibu Kota Negara (IKN).

"Atas dasar kesadaran itu, kami dari Sekretariat Bersama (SEKBER) Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, Calon Presiden dan Bapak Joko Widodo, Calon Wakil Presiden, sebagaibagian dari Kebinet Indonesia Maju Jilid II untuk maju dalam Pemilu 2024. Dalam rangka melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional menuju Indonesia maju," kata Gisel dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (17/1/2022).

Terkait isu ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan, dalam regulasi dimungkinkan bahwa Jokowi maju sebagai Cawapres di Pemilu 2024.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 hanya disebutkan bahwa: 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan'.

Diketahui, Presiden Jokowi selama karir berpolitiknya, hanya menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan memasuki dua periode sebagai Presiden RI.

"Kalau dari regulasi tidak ada larangannya. Tetapi seharusnya partai politik membuka kesempatan kepada kader-kader lainnya agar kaderisasi di partai politik terus berjalan. Saya rasa masyarakatnya pun juga menginginkan adanya alternatif pilihan di Pemilu 2024 nanti," kata Khoirunnisa kepada Liputan6.com, Senin (17/1/2022).

Dia pun meyakini, duet Prabowo-Jokowi ini tak akan mendapatkan banyak restu oleh partai politik. "Kalau menurut saya karena di 2024 nanti adalah pilpres yang tidak bisa diikuti oleh incumbent, jadi saya rasa parpol pasti menginginkan agar kader partainya bisa diusung sendiri dan memunculkan orang-orang yang baru," tutur Khoirunnisa.

Selain itu, bukan alasan bahwa dengan keduanya maju bisa meredakan riak-riak politik di Pilpres 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi.

"Berdasarkan pengalaman memang setiap menuju tahapan pencapresan memang akan menimbulkan keriuhan politik," jelas Khoirunnisa.

Jika memang akhirnya pasangan ini akhirnya muncul, jelas ini bentuk kritikan keras bagi proses kaderisasi di partai politik Indonesia.

"Seharusnya partai politik bisa melakukan kaderisasi dan mempersiapkan orang-orang yang bisa diusung dalam pilpres sehingga tidak hanya bergantung pada beberapa sosok atau figur tertentu saja. Saya rasa banyak tokoh-tokoh lain, termasuk tokoh-tokoh muda di partai yang bisa diusung dalam pemilu," kata Khoirunnisa.

Setali tiga uang, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Pemilu, budaya hukum harusnya diperhatikan.

"Dalam setiap hidup berkonstitusi, ada yang namanya budaya berkonstitusi. Tidak elok kiranya presiden Joko Widodo terjebak hasutan pendukungnya yang menikmati kuasa dengan kemudian meminta presiden memperpanjang masa jabatan atau menjadi wakil Prabowo. Presiden itu tanggung jawab seumur hidup hanya saja masa jabatannya dibatasi dua periode (10 tahun). Setiap yang habis periode dalam budaya berkonstitusi tetap dipanggil presiden," kata Feri kepada Liputan6.com, Senin (17/1/2022).

"Bayangkan jika seseorang yang dipanggil presiden malah berminat menjadi wakil presiden dari orang yang pernah dikalahkannya dua kali berturut-turut. Tidak elok dan tidak etis jika presiden maju jadi wakil. Ibarat sudah jadi jenderal tapi tiba-tiba berminat jadi kopral. Enggak boleh terjadi itu," sambungnya.

Karena itu, sehendaknya para politikus bisa mengikuti berbudaya konstitusi tersebut. Feri pun yakin, bahwa Jokowi tak akan mau mengikuti hal tersebut.

"Budaya berkonstitusi harus menjadi hukum bagi para politisi, kalau tidak, itu bisa disebut cuma memburu kekuasaan. Saya juga tidak yakin Jokowi bersedia," kata dia.

Selain itu, wacana Prabowo-Jokowi hal biasa jelang Pemilu 2024. Bahkan, dirinya menyebut ini ulah sejumlah elit.

"Dukungan itu bagi saya respon politik biasa yang sedang digerakan elit. Perasaan politik masyarakat sedang diaduk saja. Harusnya Prabowo dan Jokowi beri pendidikan politik yang baik. Kalau sudah dua periode ya tidak maju. Kalau sudah kalah mencalon, beri kesempatan yang lain untuk mencalonkan. Begitu adab politik hukumnya," kata Feri.

Tak Sehat Bagi Demokrasi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, memandang usulan dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi adalah hal yang mustahil, terlebih sudah ada pernyataan dari orang nomor satu di Indonesia ini.

"Jokowi sudah berulangkali dengan nada keras tolak maju untuk ketiga kalinya. Jangankan cawapres, ada yang mau usung capres lagi di 2024 saja ditolak. Wacana semacam ini baiknya dihentikan, enggak sehat bagi demokrasi," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (17/1/2022).

Memang secara aturan tak ada masalah jika Jokowi maju sebagai cawapres. Namun, permasalahannya dianggap menurunkan derajat politik Jokowi ke lebih rendah.

"Masa presiden dua periode disuruh turun kasta, jadi cawapres Prabowo lagi, rivalnya yang pernah dikalahkan dua kali. Masa ia Jokowi mau berpasangan dengan Menhannya saat ini, itu usulan konyol," jelas Adi.

Dia juga memandang wacana dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi ini tak akan ada yang merespon dan hanya dianggap isapan jempol belaka.

"Malah dicuekin karena wacana ini cenderung tong kosong. Ibarat dagangan wacana, ini macam dagangan enggak laku dan cenderung remeh-temeh, enggak ada yang minat," kata Adi.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo juga melihat bahwa argumentasi Sekber tersebut masih sangat lemah dalam mewacanakan Prabowo-Jokowi di Pemilu 2024.

"Disangkanya publik mendukung, alih-alih mencurigai ada kepentingan kelompok tertentu di balik wacana tersebut," kata Karyono kepada Liputan6.com, Senin (17/1/2022).

Selain itu, wacana ini juga masih dikesankan bahwa ada pihak yang meminta Jokowi menjabat lebih dari dua periode. Sehingga, jika ingin mewujudkan pasangan ini akan sangat berat hambatannya, lantaran alotnya kepentingan politik yang dibawa di Pemilu 2024.

"Karenanya menurut saya upaya untuk mewujudkan masa jabatan 3 periode dan mengusung Jokowi dan Prabowo akan mengalami hambatan berat," jelas Karyono.