Polri Lakukan Persiapan Penempatan Personel di Ibu Kota Negara Baru

Ribuan Personel Gabungan Akan Dikerahkan Amankan Natal dan Tahun Baru — Personel polisi mengikuti apel Operasi Lilin Jaya 2020 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (21/12/2020). Tugas kepolisian di momen Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 selain memastikan keamanan dari tindak kejahatan, juga mengawasi pelanggaran protokol kesehatan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kini telah sah menjadi undang-undang. Terkait hal itu, Polri turut melakukan persiapan penempatan personel.

"Secara umum pasti ada persiapan, tapi secara detail tidak bisa saya sampaikan. Pasti banyak persiapan, di bidang Ops, tidak mungkin mendadak, pasti itu persiapan pasti ada," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022).

Ahmad belum dapat merinci teknis pemindahan personel ke Ibu Kota Negara Baru. Baik secara bertahap atau pun jumlah pasti anggota yang disiapkan.

"Kita tanyakan dulu, itu konsep ada di Asrena, tentu persiapan pasti ada," kata Ahmad.

Presiden Joko Widodo menyetujui desain final Istana Negara Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Lalu kapan kira-kira pembangunan Ibu Kota baru bakal segera dimulai?

2 dari 3 halaman

DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. RUU IKN telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2021).

Laporan RUU IKN dibacakan oleh Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia. Pengambilan keputusan diambil oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui menjadi undang-undang?" ujar Puan.

Saat akan mengetok palu pengambilan keputusan ada yang meminta waktu untuk interupsi. Namun, Puan tidak memberikannya dan meminta interupsi dilakukan setelah pengambilan keputusan.

Kemudian Puan melanjutkan keputusan karena suara mayoritas di DPR menyetujui RUU IKN. Hanya PKS menolak RUU IKN disahkan.

"Karena dari sembilan fraksi ada satu yang tidak setuju artinya bisa kita sepakati delapan fraksi setuju artinya bisa kita setujui," ujar Puan.

Dalam proses pengambilan keputusan tingkat pertama, mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui RUU IKN. Meski fraksi-fraksi yang setuju memberikan catatan-catatan.

3 dari 3 halaman

PKS Menolak

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satu-satunya yang menolak RUU IKN untuk diundangkan. PKS menilai banyak substansi yang masih perlu dibahas.

"Dengan pertimbangan di atas dan masih banyaknya substansi dan pandangan PKS belum diakomodir, maka fraksi PKS menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ke tahap berikutnya," ujar anggota Fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat membacakan pandangan mini fraksi dalam rapat kerja Pansus RUU IKN, Selasa (18/1/2022).

PKS juga menolak RUU IKN karena pembahasan yang ngebut. Pansus dibentuk sangat cepat, pembahasannya juga sangat cepat dalam waktu terbatas. Sehingga berpotensi RUU IKN mengalami kelemahan dalam penyerapan aspirasi di masyarakat dan partisipasi publik.

"Pansus pun dibentuk dalam waktu yang amat singkat. Dengan pembahasan yang cepat, sehingga dengan waktu yang terbatas amat berpotensi mengalami kelemahan-kelemahan," ujar anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.

Pembahasan yang cepat ini dinilai tergesa-gesa dan tidak cermat. Maka dikhawatirkan akan berisiko. Mardani menyinggung UU Cipta Kerja yang dinilai Mahkamah Konstitusi pembentukan undang-undang tidak sesuai perundangan.

"Pembahasan yang tergesa-gesa tidak cermat terhadap substansi strategis & berdampak besar pada publik serta negara akan amat berisiko. Putusan MK belum lama ini menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-perundangan. Tidak cukup jadi pembelajaran?" kata Mardani.