Sukses

Risma Ungkap Dana Bansos Masih Tertahan di Bank Himbara Capai Rp 2,7 Triliun

Risma mengklaim, pihaknya sudah berkomunikasi dengan BPK bahwa kartu bansos sudah ada di bank Himbara, namun belum diserahkan ke penerima manfaat.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma mengungkap, bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) yang masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencapai Rp 2.787.926.053.983.

Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (19/1/2022). Dia memaparkan, dana tersebut merupakan sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial (Kemensos).

Risma mengklaim, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kartu bansos sudah ada di bank Himbara, namun belum diserahkan ke penerima manfaat.

"Kami tahu bahwa kartu-kartu itu sudah ada di bank, namun belum diserahkan ke penerima," katanya.

Ia mengatakan, anggaran senilai Rp 2,7 triliun tersebut 99 persen digunakan untuk bansos. Dia mengajak para anggota DPR turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyalurkan bansos yang masih tertahan.

Penyaluran bansos, kata dia, masih ada yang belum 100 persen. Contohnya di Bali baru 84 persen, kemudian di Jawa Tengah masih di bawah 90 persen.

Belum lagi temuan di Papua, di mana banyak kartu bansos yang belum dibagikan oleh pihak bank Himbara kepada penerima manfaat.

"Kalau bapak ibu berkenan, kita sama-sama turun untuk menyelesaikan ini supaya bisa terealisasi. Jadi nanti mungkin Februari kita bisa hampir 100 persen," katanya.

 

2 dari 2 halaman

Klaim Realisasi Anggaran Lebih Tinggi dari Kementerian Lain

Ia mengatakan dalam penyaluran bansos, Kemensos siap mendampingi dengan data-data sehingga dapat diketahui berapa jumlah yang masih belum tersalur, dan berapa yang kartunya masih belum dibagikan.

Selain itu, Risma memaparkan, dari anggaran tahun 2021 senilai Rp 109.093.375.832.000 telah terealisasi sebanyak Rp 105.305.449.778.017.

"Capaian realisasi sebanyak 97,42 persen, lebih tinggi di antara kementerian lainnya," demikian Tri Rismaharini.