Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi Polri Terkait Pelat Mobil Arteria Dahlan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Mokh Najih mengatakan, ada potensi maladministrasi di Kepolisian terkait pelat nomor khusus Polri yang digunakan pada sejumlah kendaraan milik anggota DPR Arteria Dahlan.

"Ini ada potensi maladministrasi di kepolisian," kata Najih, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Menurut Najih, berpotensi ada maladministrasi jika tingkat urgensinya dan kebutuhan penggunaan pelat nomor dinas Polri tersebut tidak sesuai.

Dia menjelaskan, secara normatif penggunaan nomor kendaraan khusus Polri, TNI, adalah nomor yang diberikan karena kekhususan sebagai dinas, sama seperti mobil pemerintah yang pelat merah.

Kendaraan dengan pelat khusus itu tidak boleh digunakan orang yang tidak dinas di institusi tersebut, baik Polri, TNI dan sejenisnya.

"Kecuali nomor dinas khusus yang warna hitam," ujarnya.

Dalam kasus Arteria Dahlan, Najih menyebutkan, perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah yang bersangkutan menggunakan kendaraan kepunyaan inventaris Polri, karena keperluan tertentu.

Dia menilai, penggunaan pelat dinas Polri di mobil Arteria Dahlan tidak pada tempatnya. Sebab, pelat nomor 4196-07 itu untuk kendaraan inventaris milik atau dinas Kepolisian. Apalagi kalau digunakan lebih dari satu kendaraan.

"Kalau terbukti memberikan register atas nama yang bersangkutan, ini ada potensi maladministrasi di Kepolisian," kata Najih menegaskan.