Bukan karena Terima Suap dari Bandar Narkoba, Ini Alasan Kapolrestabes Medan Dicopot

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra mengungkap Kapolrestabes Medan Kombes Riko Simanjuntak diberhentikan bukan karena kasus suap Rp 300 juta dari Imayanti istri Jusuf alias Jus, terduga bandar narkoba. Melainkan karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai seorang pimpinan.

"Jadi Kapolrestabes kita tarik ke Polda dalam rangka pemeriksaan, bukan karena yang bersangkutan menerima suap atau memerintahkan penggunaan sisa uang Rp 160 juta. Tapi perannya sebagai atasan tidak menjalankan perannya dengan baik," kata Panca dalam keterangannya, Sabtu (22/1/2022).

Panca mengatakan, Kombes Riko tak terbukti memerintahkan penggunaan sisa uang Rp160 juta dari istri bandar narkoba sebagaimana yang dijelaskan seorang anggota polisi Ricardo Siahaan saat pemeriksaan sidang pengadilan, pada 11 Januari 2022 lalu.

Hal ini juga berdasarkan hasil pendalaman tim gabungan Propam Polda Sumut bersama dengan tim dari Mabes Polri. "Tim gabungan sudah memeriksa 12 orang saksi. Salah satunya pengacara Ricardo Siahaan," jelasnya.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan tersebut tidak menemukan bukti Kapolrestabes Medan memerintahkan agar sisa uang Rp160 juta itu digunakan untuk kegiatan release, membeli sepeda motor serta untuk wasrik.

"Kapolrestabes juga tidak tahu adanya penggelapan uang Rp600 juta yang dilakukan oleh Ricardo Siahaan, dan tidak tahu ada penerimaan Rp300 juta untuk membebaskan Imayanti, istri bandar narkoba agar tidak ditahan," ujarnya.

Panca mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan tim gabungan membenarkan Kombes Riko memerintahkan Kasat Narkoba Kompol Oloan Siahaan untuk membeli sepeda motor sebagai hadiah kepada anggota Koramil.

Hal itu karena anggota Koramil telah berhasil menggagalkan peredaran ganja. Untuk harga motor itu sendiri yakni Rp13 juta. Namun, Kombes Riko hanya membayarnya sebesar Rp7 juta saja, sedangkan sisanya Rp6 juta dibayar oleh Kompol Oloan Siahaan.

"Hal ini mestinya tidak boleh terjadi, karena sebagai atasan dia tidak boleh membebankan sisa pembayan tersebut kepada bawahannya. Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (2) point (a) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri," ungkapnya.

"Karena itu kita tidak boleh mendzolimi seseorang dengan mengatakan dia tahu, tapi kenyataannya tidak tahu," tutupnya.