Otorita IKN: Dilema atau Peluang Ridwan Kamil di 2024?

Liputan6.com, Jakarta Sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kriteria calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang berlatar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah, mata publik tertuju kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal ini diamini Guru Besar Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Dr Karim Suryadi.

"Meski Presiden tidak menyebut nama atau indikator lain yang mengarah ke orang nomor satu di Tatar Pasundan tersebut, namun persepsi publik yang mengaitkan kode yang dikirim Presiden dengan RK sulit dibantah," ujar Karim Suryadi dalam keterangan tertulis, Minggu (23/1/2022).

"Alasannya sederhana, RK adalah kepala daerah yang cukup moncer dengan kearsitekan yang sangat mumpuni dan dikenal publik," imbuh dia.

Dilihat dari perspektif komunikasi politik, lanjut Karim Suryadi, godaan otorita IKN akan menjadi dilema bagi RK, karena beberapa alasan. Kesatu, meski secara formal masih fokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, sebelum dikaitkan dengan Kepala Otorita IKN, nama RK pun sering bercokol pada tiga atau empat besar tokoh yang layak maju dalam pemilihan presiden 2024.

"Tingkat popularitas RK, bahkan mengalahkan nama-nama yang sejak lama melakukan sosialisasi jelang pilpres, seperti nampang di baliho atau melakukan deklarasi dukungan," ujar dia.

Kedua, munculnya RK pada bursa capres menunjukkan deposit politik yang kuat. Selain memimpin provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, RK memiliki modal elektoral yang cukup untuk meyakinkan parpol yang akan mengusungnya.

"Ketiga, sebagai gubernur dengan sejumlah raihan prestisius, RK berada di jalur yang benar menuju tangga presiden. Di negara demokrasi paling mapan di dunia pun, gubernur adalah tangga paling meyakinkan untuk merengkuh jabatan presiden," papar Karim Suryadi.

Satu-satunya kelemahan RK menurut dia adalah tidak punya partai politik.

"Dan untuk mencapai titik aman pertama jika ingin ikut kontestasi capres-cawapres adalah memegang tiketnya. Sayangnya, beberapa parpol sudah memandatkan kepada ketua umumnya," beber Karim Suryadi.

Meski praktik memberi cek kosong capres kepada ketua umum partai merupakan fenomena khas Indonesia, praktik ini adalah realitas politik yang tidak bisa dihindari.

"Praktik ini pula yang merupakan 'bottle neck' bagi demokrasi yang sehat," tegas Karim Suryadi.