Kasus Omicron Meningkat, Pemprov DKI Jakarta Diminta Perluas Pembatasan

Liputan6.com, Jakarta Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pembatasan sosial terkait adanya peningkatan kasus Covid-19 varian baru atau Omicron.

"Harusnya PPKM level 2 juga tapi pembatasan sosialnya lebih banyak. WFH, kemudian sekolah di rumah, diperluas ganjil genapnya," kata Tri Yunis saat dihubungi, Minggu (23/1/2022).

Dia menyebut PTM dapat memicu adanya peningkatan kasus Omicron. Saat ada kasus Covid-19 di salah satu sekolah, peningkatan tracing harus dilakukan.

Hal tersebut kata dia untuk memutus rantai penularan saat di perjalanan menuju dan dari sekolah, rumah, ataupun di transportasi umum.

"Kalau kontak tracingnya enggak cermat ya sulit ditentukan bagaimana kita tahu penularannya di rumah. Bagaimana kita tahu penularannya di sekolah, sekarang kalau kita lihat klaster sekolah itu ada ya artinya klasternya penularannya di sekolah," ucapnya.

"Kalau klaster sekolahnya enggak ada ya mungkin penularannya di rumah atau di jalan. Karena Indonesia ini tidak memeriksa orang yang tanpa gejala walaupun dia kontak dengan kasus," jelas dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyatakan kasus varian baru Covid-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan. Kata dia, sebanyak 1.313 orang dinyatakan terpapar Omicron pada Sabtu (22/1/2022).

"Sebanyak 854 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 459 lainnya adalah transmisi lokal," kata Dwi dalam keterangan tertulis.