KPK Perpanjang Penahanan Walkot Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi

Liputan6.com, Jakarta Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen.

Penahanan Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat ini diperpanjang selama 40 hari ke depan.

"Terhitung 26 Januari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (25/1/2022).

Selain Pepen, tim penyidik juga memperpanjang penahanan tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka yakni Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA) Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY).

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Penahanan mereka dibagi dalam tiga Rumah Tahanan (Rutan) berbeda. Rahmat Effendi dan Wahyudin ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Ali Amril, Lai, Suryadi, dan Makhfud ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Kemudian, Bunyamin, Mulyadi, dan Jumhana ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1.

Ali menyatakan perpanjangan penahanan mereka dilakukan lantaran tim penyidik membutuhkan waktu tambahan untuk mendalami bukti kasus ini dengan akan memeriksa sejumlah saksi.

"Pengumpulan alat bukti akan tetap dilakukan oleh tim penyidik agar dapat melengkapi berkas penyidikan dengan masih mengagendakan pemanggilan saksi-saksi," kata Ali.

KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Selain Pepen, KPK menjerat delapan tersangka lainnya.