Moeldoko: Integritas Aparat Birokrasi dan Penegak Hukum Indonesia Belum Cukup Baik

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Indonesia masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di internal pemerintahan. Menurut dia, integritas aparat birokrasi dan penegak hukum yang masih belum baik menjadi salah satu penyebab Indeks Persepsi Korupsi (IPK) belum membaik.

"Masih terjadinya suap dalam perizinan, integritas aparat birokrasi dan penegak hukum yang belum cukup baik, hingga terjadinya money politics, menjadi penyebab belum baiknya kinerja pemberantasan korupsi dan indeks persepsi korupsi kita. Ini yang harus jadi perhatian," tegas Moeldoko dikutip dari siaran pers, Rabu (26/1/2022).

Dia mengatakan capaian IPK 2021 harus menjadi momentum perbaikan tata kelola layanan publik serta penguatan integritas dan kredibilitas. Hal ini agar pemerintah dapat mempercepat pemulihan dan kebangkitan pasca pandemi Covid-19.

"Sesuai arahan bapak Presiden, seluruh jajaran pemerintah agar tidak lengah pada pencapaian bidang tata kelola pemerintah dan hukum walaupun dalam masa pandemi," kata dia.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani menilai ada pekerjaan besar yang harus dituntaskan untuk perbaikan IPK Indonesia. Salah satunya, indikator terkait dengan aparat penegak hukum, politik, demokrasi, dan birokrasi yang mengalami stagnansi.

"Memang Indeks terkait ini menurun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki ke depan," ucap Jaleswari.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.