Gagal di Era SBY, Bisakah Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Zaman Jokowi Diratifikasi?

Ratifikasi merupakan pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahaan UU, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Dalam proses ratifikasi, DPR melakukan tinjauan utamanya sisi manfaat dari perjanjian internasional tersebut.

Berdasarkan penjelasan di situs Sekretariat Kabinet, alasan Indonesia dan Singapura belum meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut karena pemerintah kedua negara sepakat agar pengesahan Perjanjian Ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama Keamanan Indonesia-Singapura.

Dalam perkembangannya, Komisi I DPR RI 2004-2009 dalam Rapat Kerja dengan Menlu RI pada 25 Juni 2007, menolak untuk mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan yang telah ditandatangani. Keputusan DPR RI ini kemudian berdampak pada proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.

Arsul Sani menjelaskan saat itu DPR menolak proses ratifikasi karena perjanjian ekstradisi lebih menguntungkan pihak Singapura ketimbang Indonesia. Pasalnya,ekstradisi baru diberikan jika pemberian fasilitas wilayah udara Indonesia untuk pelatihan pertahanan Singapura.

"Nah, DPR akan melihatnya nanti, apakah perjanjian ekstradisi itu mengulang tidak, dibundling dengan kata-kata perjanjian lain yang kita tahu di tahun 2007, kalau tidak salah zaman pemerintahan Pak SBY kan juga pernah dibuat perjanjian yang sama," tutur Arsul.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Mudzakkir juga meminta DPR agar kritis terhadap materi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Dia meminta DPR tak meratifikasi apabila perjanjian ekstradisi merugikan Indonesia.

"Kalau lebih banyak menguntungkan Singapura dan merugikan kepentingan politik, hukum dan ekonomi serta keamanan Indonesia sebaiknya tidak perlu diratifikasi," tutur Mudzakkir melalui pesan singkat, Kamis (27/1/2022).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ekstradisi ini berjumlah 31 jenis. Mulai dari, tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

"Indonesia juga berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati perjanjian ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk, dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan," kata Yasonna, 25 Januari 2022.

Melalui perjanjian ini, Indonesia dan Singapura sepakat melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta. Hal ini termasuk untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

Hingga kini, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.

Dengan ditekennya perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Yasonna meyakini perjanjian ekstradisi ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri.

"Dengan perjanjian ekstradisi ini, maka koruptor hingga bandar narkoba tak lagi bisa bersembunyi di Singapura," ucap dia.