Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, DPR Dituntut Kritis

Liputan6.com, Jakarta - Perjanjian ekstradisi yang disetujui Indonesia dan Singapura menjadi harapan untuk penindakan kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. Indonesia bisa menarik pulang para pelaku untuk diadili sekaligus membawa hasil kejahatan yang dibawa kabur ke Singapura.

Namun, rekam jejak perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura tercatat alot. Pada 2007, ratifikasi hal serupa gagal dilakukan ketika diproses di Parlemen Senayan. Alasannya, saling tukar keuntungan kedua negara yang dirasa DPR RI akan merugikan Indonesia. Saat itu, Singapura meminta sebagian wilayah udara dalam teritori Indonesia untuk latihan pertahanan mereka.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Mudzakkir, mewanti-wanti DPR RI untuk kritis dalam meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut. Dia meminta DPR menolak tegas melakukan ratifikasi atau adopsi perjanjian tersebut, apabila kesepakatan itu merugikan Indonesia.

"Kalau lebih banyak menguntungkan Singapura dan merugikan kepentingan politik, hukum dan ekonomi serta keamanan Indonesia, sebaiknya tidak perlu diratifikasi," kata Mudzakkir kepada Liputan6.com melalui pesan singkat, Kamis (27/1/2022).

Mudzakkir menuntut DPR untuk kritis terhadap materi perjanjian ekstradisi kali ini. Menurut Mudzakkir, berdasarkan pengalaman sebelumnya, persetujuan ekstradisi kerap lebih menguntungkan Singapura, terlebih apabila dikaitkan dengan investasi.

"Menurut analisis dalam praktek penegakannya selama ini begitu, dikaitkan dengan kebijakan kewarganegaraan kehormatan bagi yang invest di Singapura yang sangat merugikan kepentingan Indonesia," ujarnya.