Mahfud MD Akui Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Sangat Rumit

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD saat konferensi pers.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, terdapat banyak tantangan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Sebab, kata dia, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sangat rumit. Belum lagi banyak terdapat masalah politis di dalamnya.

"Memang tidak mudah, karena masalah pelanggaran HAM itu di samping rumit, pembuktian dan juga ada masalah- masalah politis, yang menyertai," kata Mahfud saat seminar virtual youtube Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Kamis (27/1/2022).

Meski demikian, Mahfud memastikan pemerintah akan berusaha menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ini.

"Langkah kedepan apa yang, akan kita lakukan, pertama pemerintah sekarang ini telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Peran HAM, Rancangan Aksi Nasional Tentang HAM," ujarnya.

Mahfud mengatakan rancangan itu nantinya untuk melakukan pemajuan, pemenuhan, kehormatan serta perlindungan, penegakan HAM. Diluar dari tugas rutin yakni pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

"Lalu yang kedua, dibentuknya gugus tugas bisnis dan HAM, yang menyertakan masyarakat termasuk perusahaan. Untuk turut serta menghormati HAM dalam berbagai bidang," ucapnya.

Buktikan komitmen penegakan dan menuntaskan pelanggaran HAM berat, Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk selidiki kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua. Masih ada PR 12 pelanggaran HAM berat lainnya.

2 dari 2 halaman

Harus Sertakan Bukti

Selain itu, Mahfud juga meminta kepada para pembela HAM dapat menjalankan tugasnya secara profesional, dengan menyertakan bukti sesuai hukum.

"Kalau menyatakan orang melakukan sesuatu, apakah itu pejabat atau rakyat, berlakukan dalil, 'jika Anda mendalilkan, Anda harus membuktikan, jangan lempar batu sembunyi tangan'," ujarnya

"Menuduh orang melakukan pelanggaran HAM atau menuduh orang korupsi, tapi yang diminta membuktikan itu yang dituduh. Itu tidak sesuai dengan hukum. Itu bukan pembela HAM. Kalau membela HAM, mari proporsional dan profesional," sambungnya.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka

Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
Pelanggaran HAM