Top 3 News: Kasus Covid-19 Naik, Warga Mulai Kesulitan Mencari RS

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) untuk pasien Covid-19 di Rumah Sakit di Jakarta mulai meningkat. Dia pun menerima laporan bahwa ada masyarakat yang kesulitan dalam mencari rumah sakit.

"Data per Rabu (26/1/2022) kemarin, BOR RS di Jakarta mencapai 45 persen. Dan KSP sudah mulai menerima laporan warga yang kesulitan mencari rumah sakit," kata Abraham dikutip dari siaran persnya.

Menurut dia, keterisian tempat tidur rumah sakit di Jakarta saat ini justru didominasi oleh pasien Covid-19 yang bergejala ringan atau tanpa gejala. Padahal, seharusnya masyarakat dan rumah sakit lebih mengutamakan pasien yang sakit berat, lansia, dan komorbid.

"Masyarakat tidak perlu panik. Apalagi WHO menyebut varian Omicron lebih ringan ketimbang delta. Yang penting waspada proposional," ujarnya.

Dia pun menghimbau masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron tanpa gejala atau ringan, lebih memanfaatkan isolasi mandiri (isoman) dan telemedicine.

Selengkapnya...

Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengatakan tertangkapnya hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindakan memalukan. 

"Kejadian tersebut telah mencoreng wajah peradilan, sekaligus menjatuhkan harkat dan martabat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya," kata Syarifuddin dalam sambutannya saat acara pembinaan, di Batam, Kamis (27/1/2022). 

Syarifuddin menyampaikan para pimpinan di MA telah mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak melakukan tindakan tercela maupun melawan hukum. Karena itu bisa dengan mudah mencoreng lembaga tersebut.

"Hal itu akan merusak semua capaian dan prestasi yang telah dibangun dengan susah payah. Namun kenyataannya masih saja ada yang nekat untuk melakukannya. Oleh karena itu, terkait masalah integritas ini akan menjadi fokus perhatian saya dalam pembinaan kali ini," katanya.

Menurutnya, sebanyak apapun prestasi yang telah kita capai oleh institusi penegak hukum, seolah-olah tidak ada artinya bila ada satu atau dua hakim atau aparatur peradilan yang melakukan tindakan tercela.

Selengkapnya...

Jalan panjang untuk membawa para koruptor dan aset negara yang digarong lari ke Singapura terus diupayakan sejak 1998. Januari 2022, upaya tersebut membuahkan hasil. Koruptor dan pelaku kejahatan lainnya tidak dapat lagi dapat bernafas bebas di Negeri Singa tersebut karena ruang gerak mereka semakin sempit.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyepakati sejumlah kesepakatan saat pertemuan bilateral dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, Selasa 25 Januari 2022.

Bahkan, salah satunya menjadi sejarah melalui penandatanganan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, setelah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998. 

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ekstradisi ini berjumlah 31 jenis di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, perjanjian ekstradisi ini memiliki masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Selengkapnya...