Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) atau Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (29/1/2022).
Menurut Listyo, tinjauan tersebut dilakukan guna memastikan perkembangan pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
"Tentunya kita ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan penjadwalan yang ada, apakah di dalam pelaksanaannya masih ada kendala atau tidak," ujar Sigit dalam keterangan tertulis diterima, Sabtu (29/1/2022).
Advertisement
Baca Juga
Sigit menekankan, peninjauan dilakukan untuk melihat dan mendengar serta memberi arahan untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman ataupun permasalahan yang dapat mengganggu progres dari pembangunan tersebut.
"Kita ingin tahu kondisi di lapangan dan kemudian kita bisa ikut membantu progres pembangunan bisa berjalan sesuai tahapan," ucap dia.
Sigit mengakui, dalam pembangunannya, IKN tidak terlepas dari masalah. Namun, Sigit memastikan semua akan coba diselesaikan melalui jalur musyawarah maupun proses yang sudah disiapkan.
"Sehingga secara umum untuk progres pembangunan IKN tak ada kendala yang berarti," Sigit menandasi.
Â
Kata Stafsus Mensesneg soal Pemindahan IKN
Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap. Menurut dia, pemindahan IKN merupakan upaya pemerintah menjawab kebutuhan masa depan.
"IKN adalah upaya untuk menjawab kebutuhan masa depan, jangan kita berpikir akan pindah besok atau lusa, tapi ini sebuah proses yang bertahap," ujar Faldo kepada wartawan, Jumat 28 Januari 2022.
Dia menuturkan, pemindahan IKN juga upaya pemerintah untuk mengurangi beban Jakarta. Hal ini, kata Faldo, merupakan ide Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak awal.
"Ini adalah upaya untuk mengurangi beban Jakarta. Ide ini merupakan pikiran Presiden sudah sejak waktu yang lama," ucapnya.
Pihak Sekretariat Negara sendiri telah menerima UU IKN dari DPR pada Kamis, 27 Januari 2022. Faldo berharap UU IKN menjadi solusi konkret dalam menyelesaikan masalah Indonesia.
"Kami berharap UU ini dapat menjadi solusi yang konkret untuk masalah bangsa. Menghadirkan negara lebih nyata di berbagai pelosok negeri. Menjadi sebuah jembatan kebangsaan, jembatan politik, dan jembatan persatuan," jelas Faldo.
"Setelah ditandatangani, kita bisa lanjut bahas peraturan turunannya," sambung dia.
Advertisement