Liputan6.com, Jakarta - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menghentikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen.
Dicky menilai, hal tersebut sebagai bentuk pencegahan keterpaparan virus Covid-19 varian Omicron.
"Lebih baik ditunda dulu pada masa krisis ini bahwa pada saat ini kita belum melihat banyak itu maksudnya kesakitan atau kematian pada kelompok anak dan remaja ini itu perkara waktu. Kalau kita biarkan saat ini leluasa menjalari kelompok ini kita mau menyimpan bom waktu dan itu salah, fatal," ujar Dicky kepada Liputan6.com, Sabtu (29/1/2022).
Advertisement
Baca Juga
Dicky menyebut, ancaman Omicron jauh lebih besar berdampak pada kelompok dewasa, muda, dan anak-anak daripada kelompok lainnya.
Menurut dia, pada kelompok-kelompok tersebut, memiliki proporsi lebih besar dalam sisi kelemahan imunitas vaksinasi.
"Saat PTM ini di buka meskipun sudah ada kelompok SMA yang sudah divaksin anaknya, gurunya namun harus dipahami juga itu kapan divaksinnya kalau lebih dari 5 bulan tidak ada jaminan efektif porsi yang protektif," ucap Dicky.
Dia menjelaskan, untuk tingkat kematian yang tinggi merupakan salah satu indikator telat dalam penanganan Covid-19. Ketika indikator tersebut sudah muncul, lanjut Dicky, akan sulit untuk menunggu pelandaian kasus.
"Garus menunggu 2-3 minggu paling cepat menunggu ledekan mereda dengan cara apa ya semi lockdown di kelompok ini di rumah kan itu yang terjadi di banyak negara," jelas dia.
Â
PTM 100 Persen di Jakarta Dilanjutkan
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan sebanyak 88 dari 90 sekolah kembali melaksanakan PTM 100 persen.
Awalnya 90 sekolah tersebut sempat menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dikarenakan ditemukan kasus Covid-19.
"Terkait sekolah dari 90 yang sempat ditutup karena Covid-19 sekarang tinggal 2 yang masih ditutup. Kamis menjalani PTM 100 persen," kata Riza di kawasan Jakarta Pusat, Jumat 28 Januari 2022.
Politikus Gerindra itu menyatakan pelaksanaan kembali PTM 100 persen berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Lalu untuk cakupan vaksinasi untuk lingkungan sekolah telah terpenuhi berdasarkan persyaratan yang ada.
"Jadi sekali lagi kita tetap memberlakukan, tidak bermaksud mengabaikan peningkatan Covid atau Omicron, kita harus memperhatikan kualitas pendidikan anak-anak kita," jelas Riza.
Advertisement