Deretan Calon Kepala Otorita IKN Nusantara, dari Ahok sampai Ganip Warsito

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menetapkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang bernama Nusantara. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok disebut -sebut sebagai calon kuat yang akan dipilih presiden.

Menurut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Jokowi telah berdialog dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengenai nama-nama kandidat kepala otorita IKN .

Selain Ahok, Hasto menyebut partainya memilii sejumlah tokoh yang layak memimpin otorita IKN antara lain Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Azwar Anas.

Mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi, Jay Octa mengatakan, sejumlah nama yang dikemukakan Hasto pantas memimpin otorita IKN.

“Mereka punya rekam jejak bagus dan integritasnya tak perlu dipertanyakan,” ujar dia dalam keterangannya, Sabtu (29/1/2022).

Namun di luar nama - nama tadi, menurut Jay Octa, ada sosok lain yang juga sangat layak menjadi Kepala IKN Nusantara. Dia adalah Ganip Warsito, purnawirawan TNI jenderal berbintang tiga yang terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Jay menuturkan, sepanjang kariernya di militer, Ganip menorehkan sejumlah prestasi yang bisa menjadi bekal sebagai Kepala Otorita IKN.

Ganip Warsito, lulusan Akademi Militer 1986, ketika berpangkat mayor jenderal pernah menjadi Pangdam XIII/Merdeka, yang menaungi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, mulai 2016 sampai 2018.

Lantas pada 2019 ketika berpangkat letnan jenderal Ganip dipercaya sebagai Pangkogabwilhan III sampai 2021. Markas Kogabwilhan III berkedudukan di Timika, Papua, dengan wilayah darat meliputi Pulau Maluku, Pulau Papua.

Selanjutnya, Ganip menjabat sebagai Kasum TNI dan terakhir Kepala BNPB, sebelum akhirnya pension pada 2021.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 2 halaman

Keputusan di Tangan Jokowi

Jay memaparkan, saat Ganip ditunjuk sebagai Pangdam XIII/Merdeka, ketika itu Kodam yang dipimpinnya belum memilki kantor yang representatif. Ia lalu merintis dari awal, sejak perencanaan sampai pembangunan kantor di Manado.

Hal serupa terjadi saat Ganip menjabat sebagai Pangkogabwilhan III. “Seperti di Manado, beliau menggagas pembangunan kantor di Timika. Beliau ikuti sejak prencanaan, hinga proses pembangunannya tuntas,” ujar Jay Octa.

Sederet pengalamannya, termasuk menjadi Pangdam XIII Merdeka dan Pangkogabwilhan III, menurut Jay, sangat relevan jika Ganip diercaya memimpin Otorita IKN.

Setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang -undang (RUU) IKN menjadi UU IKN pada 18 Januari lalu, selanjutnya menunggu pengundangan oleh Presiden Jokowi.

Berikutnya, Jokowi paling lama dua bulan harus sudah menunjuk Kepala Otorita IKN. “Keputusan ada di tangan Presiden. Beliau pasti memilih putra/putri bangsa terbaik,” ujar Jay.