Pemerintah Targetkan DIM RUU TPKS Rampung Sebelum DPR Reses

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) guna menyempurnakan substansi RUU tersebut.

Pemerintah pun menargetkan DIM RUU TPKS selesai sebelum DPR memasuki masa reses sehingga dapat segera disahkan.

"DIM ini harus selesai sebelum DPR memasuki masa reses. Presiden Jokowi pun sudah memerintahkan bahwa RUU TPKS harus segera disahkan," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S Hiariej dalam Konsinyering RUU TPKS di Jakarta sebagaimana dikutip dari siaran pers, Rabu (2/2/2022).

"Ini artinya, pemerintah juga harus cepat dalam menyelesaikan proses administrasi dan substansinya. Cepat tapi penuh kehati-hatian," sambungnya.

Adapun DPR direncanakan akan kembali memasuki masa reses pada 18 Februari 2022 mendatang. Namun, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS DPR Willy Aditya menargetkan agar RUU TPKS dapat rampung pembahasannya dalam dua kali masa sidang DPR.

Konsinyering terkait DIM ini melibatkan sejumlah kementerian/lembaga terkait. Mulai dari, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Kehadiran perwakilan kementerian/lembaga ini untuk menjamin keragaman perspektif terkait perlindungan korban kekerasan seksual, proses penegakan hukum, dan jaminan rehabilitasi dari korban dapat terakomodasi dengan efektif.