Sukses

Sampaikan ke Luhut, Anies Baswedan Usulkan PTM Dihentikan 1 Bulan

Anies Baswedan mengusulkan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dihentikan selama satu bulan ke depan menyusul kasus Covid-19 di wilayahnya naik.

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dihentikan selama satu bulan ke depan menyusul kasus Covid-19 di wilayahnya naik.

Adapun usulan ini disampaikannya kepada Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tadi siang, (saya) berkomunikasi dengan pak Luhut B Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, (saya) menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM atau Pembelajaran Tatap Muka ditiadakan selama satu bulan ke depan," kata Anies di Taman Benyamin Suaeb, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Menurut dia, nanti siswa bisa kembali melakukan pembelajaran jarak jauh sembari memantau perkembangan Covid-19 di Jakarta.

"Jadi selama satu bulan ke depan, pembelajaran 100% jarak jauh atau belajar di rumah saja sambil nanti kita pantau kondisi Covid-19 seperti apa," kata Anies.

Dia mengatakan, bahwa keputusan PTM kali ini berbeda dengan masa pembatasan masyarakat sebelumnya. Saat pembatasan mobilitas masyarakat dengan penggunaan istilah PSBB, kewenangan PTM ada pada kepala daerah.

Saat pembatasan masyarakat menggunakan istilah PPKM khususnya di Jawa-Bali, kewenangan keputusan PTM ada di pemerintah pusat.

Karena itu, pihaknya akan menunggu hasil dari pemerintah pusat. "Nanti hasilnya seperti apa, kita update kemudian," kata Anies.

 

2 dari 2 halaman

Presiden Minta Evaluasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajaran menterinya mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Banten. Hal ini menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Saya minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas Evaluasi PPKM dari Balikpapan Kalimantan Timur, Senin, 31 Januari 2022, dilansir dari situs Sekretariat Kabinet.

Dia menyampaikan bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia naik 910 persen, dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari 2022 menjadi 61.718 kasus per 30 Januari 2022. Selain itu, penambahan kasus baru naik 2.248 persen, dari 529 kasus di 9 Januari 2022 menjadi 12.422 kasus pada 30 Januari 2022.

Jokowi mengingatkan para menterinya untuk menyikapi kenaikan kasus ini dengan hati-hati. Kendati begitu, dia bersyukur lonjakan kasus tersebut tak diikuti dengan kenaikan angka kematian akibat Covid-19.

"Ini bagus. Meskipun demikian, tetap harus kita harus tetap waspada," ucapnya.

Menurut dia, perlu ada pendekatan penanganan yang berbeda dalam menghadapi varian Omicron. Jokowi meminta para menterinya memperkuat bagian hilir dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif bagi pasien Covid-19 tanpa gejala.

 

Reporter: Yunita Amalia/Merdeka.com