Anies Baswedan Terganjal Aturan SKB 4 Menteri Hentikan PTM 100 Persen

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah berupaya meminta persetujuan pemerintah pusat untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) yang selama ini masih berlaku di Jakarta.

"Pak Gubernur menghubungi Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) terkait usulannya agar PTM untuk kedepannya sebulan di-PJJ-kan. Tapi belum ada informasi baru," terang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja ketika dikonfirmasi, Kamis (3/2/2022).

Taga menerangkan, pihaknya terganjal aturan untuk menghentikan PTM terbatas pada sekolah-sekolah di Ibu Kota.

Menurut Taga, dalam aturan SKB 4 Menteri, daerah yang level PPKM berada di angka 1 atau 2 diperkenankan untuk menggelar PTM 100 persen. Sementara sampai saat ini DKI tak kunjung beranjak untuk naik level PPKM.

"Kitakan pegangannya SKB 4 Menteri. Itukan menyaratkan ketika sebuah wilayah level PPKM-nya 1 atau 2. Lalu jumlah vaksin penerima lansia di atas 50 persen, positivity rate di bawah 5 persen itu boleh melaksanakan PTM. Nah, DKI masih seperti itu, karena Inmendagri yang terakhir juga mengatakan DKI masih level 2," paparnya.

Aturan Level PPKM

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA melalui keterangan tulis Selasa, 1 Februari 2022 menerangkan bahwa indikator penilaian PPKM daerah berubah.

Kini penilaian itu tidak hanya menggunakan indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Namun, ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 dan vaksinasi dosis 2 untuk lansia di atas 60 tahun dari target vaksinasi dengan sejumlah ketentuan. 

Ketentuan tersebut, yakni penurunan level kabupaten/kota dari level 3 menjadi level 2 harus memenuhi capaian vaksinasi dosis 2 minimal 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 lansia minimal 40 persen. Selain itu, penurunan level kabupaten/kota dari level 2 menjadi level 1 harus memenuhi capaian vaksinasi dosis 2 minimal 70 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 lansia minimal 60 persen. 

Ketiga, ketentuan terkait persyaratan capaian vaksinasi sebagaimana dijelaskan pada poin kedua akan diberikan waktu transisi selama 2 minggu. Apabila target vaksinasi tidak tercapai dalam waktu 2 minggu, maka penentuan level kabupaten/kota akan disesuaikan berdasarkan indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang berlaku serta ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.