BNPT: 198 Pesantren Terafiliasi Terorisme Itu Bukan Lembaga, Tapi Individunya

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tak hanya sekedar mengeluarkan isu terkait dugaan 198 Pondok Pesantren yang terafiliasi gerakan teroris. Menurut dia, BNPT harus segera mengambil tindakan apabila memiliki bukti.

"Kalau ada bukti, silahkan (BNPT) ambil tindakan. Jangan hanya mengeluarkan isu lalu semuanya pondok pesantren merasa dicurigai," kata JK dikutip dari siaran persnya, Rabu (2/2/2022).

Untuk membuktikan dugaan tersebut, kata dia, BNPT bisa memanggil satu persatu para pimpinan pondok pesantren yang dicurigai terafiliasi teroris. JK menilai hal ini lebih baik daripada BNPT mengumumkan pesantren yang terafiliasi teroris.

"Jadi orangnya bisa dipanggil. Daripada diumumkan begitu saja tanpa jelas kan pondok pesantren menjadi resah," kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini.

"Tapi harus yakin dan ada buktinya," sambung JK.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengungkap ada sejumlah pondok pesantren yang terafiliasi dengan kelompok terorisme. Hal itu disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Selasa, 25 Januari 2022.

"Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar Boy.

Sementara itu, BNPT juga sempat menunjukkan data pondok pesantren yang terafiliasi oleh kelompok terorisme.

Dalam slide pemaparan BNPT terlihat data 11 pondok pesantren terafiliasi Jamaah Anshorut Khilafah (JAK).

Selain itu, 68 pondok pesantren terafiliasi jaringan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan Al-Qaeda. Bahkan sebanyak 119 pondok pesantren juga dilaporkan terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau simpatisan ISIS.