Survei KPAI: 61 Persen Orangtua Murid Setuju PTM Meski Kasus Covid-19 Naik

Liputan6.com, Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis hasil survei singkat terhadap persepsi orangtua tentang pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah melonjaknya kasus Omicron di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Hasilnya, mayoritas para orang tua setuju untuk digelar PTM meski kasus Omicron sedang melonjak.

Hasil persepsi tersebut, merupakan survei singkat yang dilakukan atas inisiatif pribadi oleh Komisioner Retno Listyarti, selama kurun waktu 4 – 6 Februari 2022 dan hanya meliputi ketiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

"Hal ini searah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendorong evaluasi PTM di ketiga wilayah tersebut," kata Retno dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/2/2022).

Dengan memakai aplikasi google drive survei ini tercatat turut diikuti oleh 1.209 partisipan yang didominasi DKI Jakarta (74%), menyusul kemudian Jawa Barat (20%), Banten (4%) dan wilayah selain ketiga daerah tersebut. Karena ada juga yang berpartisipasi, namun jumlahnya hanya 2%.

Adapun pekerjaan responden adalah guru/dosen (8%) dan selain guru/dosen (92%). Adapun jenjang pendidikan anak-anak responden yang terbanyak adalah jenjang SMA/SMK/MA/SLB mencapai 71%; kemudian SMP/MTs/SLB (15%) dan SD/MI/SLB (14%). 

"Survei singkat ini untuk mengetahui pandangan orangtua terkait kebijakan PTM 100 persen di wilayah PPKM level 1 dan 2. Juga usulan orangtua untuk perbaikan kebijakan PTM demi melindungi dan memenuhi hak-hak anak di masa pandemi, yaitu hak hidup, hak sehat, dan hak atas pendidikan," katanya.

"Karena setiap kebijakan pendidikan, seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, keselamatan anak di atas segalanya," tambah Retno. 

Hasil Survei Singkat

Dalam survei singkat yang dilakukan selama dua hari dengan total 1.209 responden tergambar bahwa mayoritas orangtua dalam survei ini menyetujui kebijakan PTM 100 persen, meski kasus Omicron terus meningkat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

Adapun hasilnya, responden yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen sebanyak 61%. Sedangkan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut berjumlah 39%.  

“Meskipun jumlah yang tidak menyetujui lebih kecil dari yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen, pemerintah tak boleh mengabaikan suara mereka," kata Retno.

Karena masih ada yang tidak setuju, Retno menyarankan agar kelompok tersebut tetap difasilitasi izin orangtua untuk anaknya mengikuti PTM pada semua level PPKM. "Karena ketika kebijakan PTM 100 persen, maka izin orang tua tidak ada lagi. Padahal, ada 39% orang tua khawatir anaknya mengikuti PTM dan berharap dapat memilih serta dilayani PJJ," urai Retno. 

Lebih lanjut, Retno menyebut alasan orangtua peserta didik yang setuju dengan anaknya mengikuti PTM 100 persen meski ada lonjakan kasus Covid, yaitu"

Pertama: anak-anak sudah jenuh PJJ dan malah sibuk dengan gadgetnya untuk memainkan game online ataupun social media (28%); kedua, anak-anak sudah terlalu lama PJJ, sehingga mengalami penurunan karena ketidakefektifan proses pembelajaran (50%).

Ketiga, kalau anak-anak dan sekolah menerapkan prokes ketat, maka penularan Covid-19 bisa diminimalkan (15%); keempat, orangtua yang bekerja sulit mendampingi anak untuk PJJ (3%); sementara jawaban lainnya (4%). 

“Data tersebut menunjukkan bahwa alasan para orangtua yang menyetujui PTM 100 persen meskipun kasus Covid sedang meningkat adalah mengkhawatirkan 'learning loss' pada anak-anak mereka," ujarnya.

"Karena mereka menilai PJJ kurang efektif, sehingga anak-anak mereka menemui kesulitan memahami materi selama proses pembelajaran," lanjutnya.