Setelah Kelar Revisi UU PPP, DPR Bakal Perbaiki UU Cipta Kerja

Sufmi Dasco Ahmad akan menggantikan Fadli Zon menjadi Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan pihaknya bersama pemerintah akan segera memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, pascarevisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan pihaknya bersama pemerintah akan segera memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, pascarevisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Dia mengatakan, perbaikan RUU Cipta Kerja ini akan menaati arahan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya kita akan lakukan sesuai dengan Mahkamah Konstitusi. Tetapi mengenai hal-hal lain, belum bisa saya sampaikan karena itu nanti akan dibahas di Badan Legislasi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta (8/2/2022).

Revisi UU PPP, kata Dasco, lantaran DPR melihat bahwa UU tersebut mesti diperbaiki mengingat perannya sebagai dasar hukum pembuatan UU, termasuk UU Cipta Kerja.

"Ya kan memang itukan amanat dari MK itu harus dibetulkan Undang-Undang Ciptaker. Oleh karena itukan kita lihat ke belakang bahwa dasar hukumnya juga harus kita betulkan," ucapnya.

Sidang paripurna DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini mendapat banyak tentangan dari lapisan masyarakat, apa hal-hal yang dianggap merugikan rakyat?

2 dari 3 halaman

Tolak RUU PPP

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man.

Fraksi PKS DPR RI menolak pembahasan lebih lanjut revisi kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Fraksi PKS minta DPR melakukan pendalaman dahulu terhadap UU dimaksud.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut revisi UU PPP ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

"Berkaitan dengan Metode Omnibus yang dimasukkan dalam revisi UU PPP tersebut, ini sah-sah saja diterapkan dalam penyederhanaan UU, menghilangkan tumpang tindih UU ataupun mempercepat proses pembentukan UU selama bersifat pasti, baku, dan standar," kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (8/2/2022).

“Sifat pasti, baku, dan standar itu yang ditekankan putusan MK terkait JR UU Omnibus Law Cipta Kerja," lanjut Mulyanto.

Untuk itu Fraksi PKS mengusulkan sejumlah prasyarat terkait penggunaan Metode Omnibus.

Pertama, Metode Omnibus hanya dapat digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus (klaster) tertentu saja. Jangan melebar atau merambah ke topik-topik lain.

"Tidak boleh ada penumpang gelap yang sekedar untuk memanfaatkan kesempatan, sebagaimana yang terjadi saat pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja lalu. Pembatasan ini penting, agar kita tidak mengulang kesalahan sebelumnya," tegas Mulyanto. Kedua, soal waktu pembahasan. Diperlukan pengaturan tentang alokasi waktu yang memadai dalam penggunaan metode Omnibus ini.

Alokasi waktu tersebut sesuai secara proporsional dengan jumlah UU yang terdampak dari pembahasan dengan metode ini. Pengaturan ini penting, agar penyusunan perundangan tidak dilakukan secara ugal-ugalan dengan mengabaikan aspirasi publik.

Mulyanto menegaskan, bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus harus melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi publik, baik dari kalangan akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum.

Mobilisasi partisipasi publik ini dilakukan dengan memperhatikan sebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu untuk mengoptimalkan partisipasi publik ini, maka setiap rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk naskah akademiknya, harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.

3 dari 3 halaman