Covid-19 Meningkat, Kemendagri Minta Posko Desa Kembali Diaktifkan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) mendesak pemerintah desa agar kembali mengaktifkan dan mengoptimalisasikan posko desa. Hal itu perlu dilakukan menyusul meningkatnya kasus baru Covid-19 varian Omicron.

"Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan PPKM di Wilayah Jawa dan Bali, dan Surat Dirjen Bina Pemdes Nomor 140/0676/BPD tanggal 7 Februari 2022 tentang Percepatan Penanganan dan Pengendalian COVID-19 di Desa. Posko PPKM di desa harus dioptimalisasikan kembali untuk menekan penyebaran varian baru Omnicron," kata Direktur Jenderal Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Desa dalam PPKM Tingkat Desa Tahun 2022, Selasa, 8 Februari di Jakarta.

Yusharto meminta setiap desa mengoptimalisasikan kembali 4 fungsi posko desa yaitu fungsi pencegahan, pembatasan mobilitas, fungsi penanganan, dan pemberian sanksi.

"Fungsi pencegahan, pemerintah desa diminta untuk menerapkan kembali 3M dan gencar melakukan sosialisasi," kata Yusharto.

Sementara fungsi pembatasan mobilitas meminta pemerintah Desa agar membatasi kegiatan masyarakat di fasilitas umum dan melakukan pemberlakuan jam operasional dan kegiatan sosial di tingkat RT/RW, hingga pembatasan masuk bagi para pendatang dengan melakukan skrining surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif Covid-19.

"Terkait fungsi penanganan kesehatan, pemerintah desa diminta aktif melaporkan apabila ada warga terpapar Covid-19 ke Puskesmas, selain itu pemerintah desa memastikan dan memantau pelaksanaan testing, tracing dan treatment oleh petugas kesehatan serta bagi para pendatang melakukan karantina 5 x 24 jam," tutur Yusharto.

Untuk fungsi yang terakhir adalah pemberian sanksi atas tidak disiplinnya penerapan protokol kesehatan bagi yang melanggar. Pemerintah desa diminta aktif melakukan operasi yustisi secara terpadu dengan berkoordinasi dengan aparat hukum.