Siapkan Iklim Usaha Berimbang, Pemerintah Janji Utamakan Industri Pers Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih merumuskan payung hukum yang tepat dalam rangka mendukung iklim usaha berimbang antara industri pers nasional dengan masifnya perkembangan media sosial. Tentunya dengan mengutamakan keberpihakan terhadap industri nasional.

"Ya substansinya, pentingnya publisher rights iya, kita juga di sini punya aturan yang terkait dengan dengan intellectual property rights. Secara teknis perundang-undangan ini mau ditaruh di mana. Karena ada model dan cara pembuatan undang-undang di Indonesia," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam acara diskusi The Editor’s Talk yang diselenggarakan Forum Pemred secara virtual, Selasa (8/2/2022).

Menurut Johnny, ada beberapa opsi yang perlu dikaji mendalam dalam merumuskan hal itu, yakni membentuk Undang-Undang baru, menyisipkan aturan ke dalam perundang-undangan yang sudah ada, atau melalui pembuatan Peraturan Pemerintah (PP).

"Misalnya saja dengan dia ingin ditaruh di bawah payung Undang-Undang ITE, maka tentu sektornya ada di saya dan Ibu Mutia Ketua Komisi I DPR. Nah ruang itu masih dimungkinkan apa nggak, saat ini Surpresnya sudah masuk di DPR terkait dengan Revisi Undang-Undang ITE, sebagaimana yang dulu yang sering kita bicarakan atau bahaskan Pasal-Pasal yang krusial. Apakah ini mau disisipkan di sana, menjadi persoalan tersendiri. Dan time condition, dia butuh waktu karena harus mengikuti prosedur undang-undang, pembuatan UU, atau mau ditaruh di mana," jelas dia.

Atau misalnya mengikuti Australia, Johnny melanjutkan, yang memasukkannya dalam aturan persaingan usaha. Jika demikian, maka sektornya bergeser dari ranah digital menjadi e-commerce, sehingga masuk dalam kewenangan Kementerian Perdagangan dan revisi undang-undang yang terkait dengan payung hukum di sektor tersebut.

"Atau dia ke Hak Cipta, intellectual property rights, maka juga sektor di Indonesia bergeser ke Kementerian Kumham. Maka kalau dia bentuk payungnya dalam bentuk undang-undang, maka kita harus mereview dan mengaturnya dengan baik sesuai mekanisme pembuatan undang-undang, tidak saja oleh pemerintah karena apa, prosesnya panjang. Ibu Mutia barangkali bisa elaborasi lebih panjang terkait dengan ini, bagaimana kesulitan," jelas dia.

Meski butuh waktu lama, Johnny menyampaikan, aturan yang ditegakkan lewat rumusan undang-undang tentu memiliki kekuatan yang paten, karena di dalamnya pun tentu mengaturnya banyak hal, mulai dari persoalan teknis yakni secara teknis digital hingga teknis komersial. Kemudian karena ini menyangkut publisher right, maka akan ada tata kelola sharing benefit yang diatur dengan baik.

"Namun demikian, pun untuk lebih mempermudah itu bisa dilakukan di payung hukum di bawahnya. Tadi saya sudah singgung apakah melalui PP. Tetapi kalau melalui Peraturan Pemerintah tentang kekuatan hukumnya tidak setara dengan undang-undang, tetapi dia lebih cepat. Nah hal ini yang harus dibicarakan," kata Johnny.