Ketua PWI Minta Jokowi Perintahkan Menteri Segera Proses Publisher Rights

Atal mengatakan, Indonesia merupakan potensi yang sangat menggiurkan bagi kekuatan digital global. Oleh sebab itu, regulasi publisher rights sangat penting agar kedaulatan digital Indonesia tidak dieksploitasi perusahaan raksasa digital global.

"Dalam rangka wujudkan Publisher Rights, sangat dibutuhkan solidaristas dan kekompakan antarmedia. Publisher Rights harus lindungi semua media, besar dan kecil," ujar Atal.

Dikutip dalam laman kominfo.go.id, regulasi publisher rights yang saat ini naskahnya telah selesai disusun oleh Dewan Pers.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, kebutuhan pengaturan mengenai publisher rights, payung hukum atas ketentuan baik di level undang-undang maupun aturan pelaksanaannya harus segera disiapkan.

"Usulan konstituen Dewan Pers merupakan usulan yang sangat baik. Menimbang Pemerintah saat ini tengah menjajaki beberapa kemungkinan undang-undang yang dapat mengadopsi ketentuan terkait publishers’ rights seperti melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU terkait Kekayaan Intelektual seperti UU Hak Cipta, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU lainnya," jelasnya.

Dia menuturkan pemerintah berupaya agar mengadopsi ketentuan publisher rights. Dapat segera dilakukan mengingat sifatnya yang mendesak.

"Ketentuan yang diatur pada level undang-undang tersebut akan menjadi acuan penyusunan lebih lanjut aturan pelaksanaan publishers’ rights baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau turunan peraturan lain yang akan diatur secara lebih detail," katanya.