Ketua MK : 5 UU Paling Sering Diuji, UU Pemilu hingga UU Ciptaker

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan jumlah perkara yang sering diuji pada 2021. Ketua MK Anwar Usman merinci terdapat lima Undang-Undang.

Kelimanya yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab UU Hukum Pidana (KUHAP), UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kitab UU Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

"Berkenaan dengan jumlah Undang-Undang yang diuji, berdasarkan perkara yang diregistrasi pada tahun 2021, sebanyak 48 undang-undang, dimohonkan pengujian. Dari jumlah tersebut, 5 undang-undang paling sering dimohonkan pengujian," kata Anwar saat memberikan laporan dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan MK 2021 di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (10/2).

Dia merinci untuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diuji masing-masing 9 kali. Kemudian kitab UU Hukum Pidana (KUHAP) telah diuji 4 kali.

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masing-masing diuji sebanyak 3 kali," bebernya.