HEADLINE: Penyelesaian Konflik di Desa Wadas Purworejo, Jalan Tengahnya?

Liputan6.com, Jakarta - Warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah bersikeras menolak penambangan batu andesit di tanah kelahiran mereka. Sebab penambangan itu akan mengancam keberadaan 27 mata air sebagai sumber kehidupan.

Pasokan batuan andesit itu akan digunakan sebagai material pembangunan Bendungan Bener yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.

Tak mau ekosistem dan sumber kehidupannya hilang, warga Wadas harus berhadapan dengan ribuan aparat kepolisian bersenjata lengkap usai berbagai protes tak digubris dan pengajuan gugatan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditolak pengadilan.

Belum ada solusi jitu dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini.

Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai penambangan batu andesit di Desa Wadas jelas merusak lingkungan dan menghilangkan matapencaharian warga. 

"Penambangan andesit itu merusak lingkungan sekaligus menghilangkan mata pencaharian mereka yang sudah mereka jalani secara turun temurun sejak nenek moyang mereka," ujar Ubedilah kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis, (10/2/2022).

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah agar membatalkan penambangan andesit di Desa Wadas. Sebagai gantinya, pemerintah dapat mencari wilayah pertambangan lain yang tidak menganggu ekosistem dan perekonomian masyarakat. Saran ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah sehingga tak merugikan warga dan pembangunan Bendungan Bener tetap berjalan.

"Cari lokasi lain yang tidak mengganggu ekosistem lingkungan alam dan ekonomi masyarakat desa. Jika di Jawa Tengah tidak memungkinkan maka coba kerja sama dengan provinsi lain yang memiliki daerah penambangan andesit yang tidak merusak ekosistem ekonomi masyarakat desanya," ujar dia.

Ubedilah juga mengkritik upaya penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah dengan mengerahkan aparat keamanan. 

Dia menilai, salah satu prinsip penting pembangunan nasional yang sering diabaikan oleh pemerintah adalah partisipasi. Di mana rakyat mestinya diberi ruang partisipasi dan didengar pendapatnya.

"Apa yang terjadi di Wadas adalah peristiwa empirik yang menunjukan pengabaian partisipasi rakyat, pengabaian suara rakyat dalam pembangunan," kata Ubedilah.

Sementara Pengamat Politik dan Sosial dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin meminta pemerintah pusat dan daerah memiliki solusi yang tidak merugikan masyarakat. Misalnya, dengan merelokasi warga Desa Wadas ketempat yang baik. Di mana lingkungan dan ketersediaan lapangan pekerjaannya terjamin.

"Jadi tidak sesederhana ganti lahan tapi juga faktor ekonomi, sosial, budaya juga, jadi ini tindakan prioritas pemerintah untuk mengambil kebijakan menguntungkan warga Wadas," kata Ujang kepada Liputan6.com.

Ujang meminta negara jangan melakukan represi kepada masyarakatnya jika tak menemukan titik temu atas persoalan lahan pertambangan ini.

"Jangan negara yang secara teori bisa melakukan kekerasan malah itu yang dilakukan. Negara itu harus hadir menjaga, mengayomi jangan represif. Jadi ke depan, solusinya tindakan dialogis harus dilakukan," kata Ujang. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah menempuh proses panjang terkait pembangunan Bendungan Bener ini. Selama proses itu, pihaknya membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya yang masih menolak.

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," ucapnya.

Ganjar mengatakan, sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md secara virtual pada Rabu 9 Februari 2022 malam, diikuti oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Ganjar berharap ruang dialog terus dibuka untuk memberikan pemahaman pada warga yang masih menolak.

"Saya sampaikan ruang dialog yang harus dibuka dengan melibatkan banyak tokoh termasuk dari Komnas HAM. Itu kita sampaikan kepada beliau," kata Ganjar ditemui di kantornya, Kamis (10/2/2022).

Ganjar mengatakan, dalam forum dibahas tentang masih adanya warga yang menolak dengan beragam alasan.

"Terhadap kawan-kawan yang belum setuju, yang kemarin pada isu soal quarry, potensi lingkungan yang akan rusak. Kondisi geologis yang ada di sana, saya kira itu butuh ruang untuk menjelaskan sehingga para ahli akan bisa diberikan ruang dan waktu untuk bisa menjelaskan kepada meraka," jelas Ganjar.

Ganjar mengatakan, ruang dialog penting agar masyarakat yang kontra dan para ahli bisa saling menjelaskan dan mendengarkan.

"Maka pertemuan dengan kelompok yang kontra menurut saya menjadi penting, saya sampaikan juga kepada Pak Mahfud dan insyaallah sekarang dirumuskan agar ini semua nanti bisa terlaksana dan membuka ruang dialog seluas-luasnya," kata Gubernur yang juga berasal dari Purworejo tersebut.

Proses Pembebasan Lahan

Ganjar mengungkapkan bahwa proses pembebasan tanah per November 2021 telah mencapai 57,17 persen atau setara dengan Rp 698 miliar. Sedangkan, terdapat 1167 bidang tanah yang sedang dalam proses pengajuan pembayaran.

"Jika ini terbayar maka proses pembayarannya jadi 72,3 persen dan terdapat sisanya 27,7 persen yang belum mendapat pembayaran atau penggantian," ujar Ganjar.

Menurut dia, 27 persen warga yang belum mendapat pembayaran karena berbagai kendala mulai administrasi hingga proses gugatan perdata. Namun, sebanyak 21 persen di antaranya adalah penolakan pengukuran lahan di Desa Wadas.

"Data lahan terdampak dari 617 bidang, 133 masih menolak, 346 setuju, dan sisanya belum memutuskan," ucapnya.