5 Pernyataan Jokowi Usai Dengarkan Langsung Paparan Kinerja MK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengakui bahwa pemerintah tidak selalu sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.

Pernyataan itu dia sampaikan ketika hadir langsung di Gedung MK untuk mendengarkan hasil pemaparan penyampaian kinerja MK tahun 2021.

"Memang pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya, tetapi pemerintah selalu menerima, menghormati, dan melaksanakan putusan MK," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran daring, Kamis (10/2/2022).

Menurut Jokowi, putusan MK harus dipatuhi karena Indonesia adalah negara hukum. Maka, secara bersama, keadilan untuk keadilan harus ditegakkan untuk kemajuan bangsa.

"Karena demikian yg diatur UUD 1945, yakni keputusan MK bersifat final mengikat," ucap Jokowi.

Kemudian, Jokowi meminta Mahkamah Konstitusi atau MK dalam membuat keputusan, bukan hanya mempertimbangkan soal kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan.

Dirinya meminta kepada MK untuk dapat terus membuat putusan-putusan yang memberi jalan keluar terhadap masalah bernegara.

"Kita tegakkan konstitusi dan terus membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, putusan MK tidak hanya memberikan kepasian tatap juga rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab, semua hal diputuskan harus memberi kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Putusan MK tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga harus memberi rasa keadilan," kata Presiden Jokowi.

Usai mendengar pemaparan, Jokowi menilai MK memiliki semangat kerja yang cepat dan fleksibel selama masa pandemi Covid-19.

"Saya sangat bersyukur dalam situasi pandemi, semua lembaga negara punya semangat sama untuk bekerja lebih cepat, kerja lebih fleksibel dan saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada MK," kata Jokowi.

Jokowi menilai, Mahkamah Konstitusi berhasil memanfaatkan momentum masa pandemi untuk lebih cepat bertransformasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Hal itu dibuktikan MK dengan sistem peradilan digital.

"Saya melihat semangatnya sangat jelas, memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat memudahkan akses bagi para pencari keadilan untuk memastikan tetap tegaknya hukum dan tetap terjaganya kepentingan kemanusiaan," puji Jokowi.

Melalui transformasi digital ini, Jokowi percaya MK akan menemukan momen untuk menyiapkan langkah lebar dan lompatan kemajuan yang lebih baik lagi dalam mengukuhkan perannya sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.

"Pemerintah yakin kehidupan bernegara akan tertata lebih baik baik jika berdasar konstitusi," terang dia.

Jokowi menjelaskan, kebijakan di masa pandemi memang harus cepat, tepat dan sangat luar biasa. Namun, dirinya tidak pernah meminta pemerintahannya untuk mengambil tindakan yang melanggar konstitusi atas alasan tersebut.

"Saya ingin menegaskan, langkah extraordinary ditempuh pemerintah dalam penanganan pandemi dilakukan dengan penuh pertimbangan cermat. Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikitpun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi Covid-19, pemerintah menempuh cara inkonstitusi," kata Jokowi.

Jokowi memastikan selalu menjaga agar seluruh langkah yang ditempuh pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan koridor konstitusi.

Selain itu, dia juga memastikan semua langkah regulasi dan kebijakan diambilnya tentu telah dipertimbangkan dengan alasan faktual, terukur, dan objektif.

"Ini untuk mengatasi krisis menyelamatkan masyarakat dan bangsa," tegas Jokowi.

Sebagai kepala negara, Jokowi memastikan tidak akan menabrak prosedur juga nilai demokrasi yang inkonstitusi. Karena sebagai negara hukum, secara bersama seluruh elemen di Indonesia harus bersama menegakkan keadilan.

"Pemerintah yakin kehidupan bernegara akan tertata lebih baik baik jika berdasar konstitusi," papar Jokowi.

Jokowi berharap, MK terus memberikan sumbangsih terbesar untuk kemakmuran rakyat, dan kemajuan untuk Indonesia.

Oleh karena itu, dengan kinerja MK yang transparan dan akuntabel, maka kehidupan bernegara di atas hukum yang adil harus terus dijalankan

"Pemerintah yakin kehidupan bernegara akan tertata baik jika berdasar konstitusi," tandas Jokowi.