5 Permintaan Komnas HAM Usai Dengar Penjelasan Situasi Terkini di Desa Wadas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengubah pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan saat Komnas HAM saat menerima penjelasan perkembangan terkini situasi di Desa Wadas dan rencana penyelesaian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam pertemuan di Puri Gedeh, Semarang, Jumat 11 Februari 2022.

"Hadir dalam pertemuan ini Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajarannya dan dihadiri pula tokoh NU KH Imam Aziz," tulis rilis resmi Komnas HAM, dikutip Jumat sore 11 Februari 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Beka Ulung Hapsara meminta kepada Pemprov Jawa Tengah mengevaluasi pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas.

Komnas HAM meminta penyelesaian masalah tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan, namun mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif, serta berbasis sikap dan kebutuhan warga.

"Selain itu Komnas HAM RI juga meminta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menyiapkan konsep penyelesaian yang berbasis pada kebutuhan warga, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Beka.

Selain itu, Komnas HAM juga mewanti-wanti kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar insiden kericuhan antara warga dan aparat kepolisian di Desa Wadas, Purworejo tidak terulang untuk ketiga kalinya.

"Yang pertama adalah soal evaluasi pendekatan keamanan. sehingga tidak ada lagi peristiwa yang ketiga. Karena peristiwa yang kemarin itu kan yang kedua setelah April 2021," kata Beka.

Karena itu, Beka meminta Ganjar berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Tengah untuk segera menarik seluruh aparat Kepolisian yang berada di Desa Wadas, agar suasana di masyarakat kembali normal.

"Kenapa ini penting, karena akan membangun pertama suasana guyub tadi, memulihkan trauma warga, yang kedua bagaimana menyiapkan bagaimana ke depan," terang Beka.

Selain itu, Beka juga meminta Ganjar supaya sepatnya menyiapkan alternatif jalan tengah sebagai solusi, apabila dialog dengan warga Desa Wadas yang difasilitasi Komnas HAM nanti terlaksana.

"Solusi itu baik dari bagaimana teknik penambangan, izinnya seperti apa, informasi yang harus disampaikan ke masyarakat seperti apa. Termasuk metode sosialisasi," ujarnya.

"Ini penting karena warga tentu saja harus diperkuat posisinya tidak menjadi sekadar objek saja. Tapi kemudian juga pada posisi setara dan tanpa tekanan," tambah Beka.

Kemudian dalam pertemuan tersebut, Beka meminta kepada Pemprov Jateng mengevaluasi pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas. Beka meminta tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan.

"Namun mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif serta berbasis sikap dan kebutuhan warga," kata Beka.

Beka juga mendesak Ganjar selaku orang nomor satu di Pemprov Jateng untuk menyiapkan konsep penyelesaian konflik sesuai dengan apa yang dibutuhkan warga Desa Wadas.

"Komnas HAM juga meminta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menyiapkan konsep penyelesaian yang berbasis pada kebutuhan warga, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Beka.

Dengan begitu, Beka menyampaikan bahwa Komnas HAM ke depan akan mengawasi seluruh langkah penyelesaian yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah dalam menyudahi permasalahan di Desa Wadas.

"Komnas HAM nanti akan terus mengawasi bagaimana penyelesaian komitmen dari Pak Gubernur dan Kepolisian. Saya dengar Pak Kapolda sudah menarik pasukannya," ujarnya.

Beka melanjutkan, hal penting lainnya yaitu bagaimana kondisi sosial antara warga di Desa Wadas kembali rukun pascasituasi sosial yang renggang ketika konflik kerusuhan beberapa waktu lalu terjadi.

"Harus ada upaya luar biasa sehingga mereka rekat kembali persaudaraan dan kemanusiaannya juga terus terbangun," jelas Beka.

(Elza Hayarana Sahira)