Sukses

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali, Tempat Ibadah Hanya Diizinkan 50 Orang

Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang penerapan PPKM di luar Jawa-Bali. Perpanjangan itu dari 15 hingga 28 Februari 2022.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang penerapan PPKM di luar Jawa-Bali. Perpanjangan itu dari 15 hingga 28 Februari 2022.

Hal itu tertuang dalam dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua yang ditekan pada 14 Februari 2022.

Dalam aturan PPKM level 3 di luar Jawa-Bali, tempat ibadah hanya diperkenankan dibuka dengan kapasitas 50 persen atau maksimal 50 orang saja.

"Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama," tulis aturan tersebut, dikutip pada Selasa (15/2/2022).

2 dari 3 halaman

Kegiatan di Arean Publik

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan juga beroperasi 50 persen dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.

Untuk pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), pemerintah mengizinkan beroperasi 50 persen dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

"Atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah," tulisnya.

3 dari 3 halaman

Infografis