AHY Ingatkan Pemerintah: Setiap Kebijakan Publik Harus Melibatkan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pemerintah harus bisa mendengar suara rakyat. Ia menilai, rakyat harus dilibatkan dalam sebuah konsep pembangunan bagi diri dan bangsanya.

“Pemimpin harus menunjukan good will bahwa dalam setiap rencana panjang apalagi yang sifatnya strategis dan untuk menjawab persoalan rakyat, harus melibatkan rakyat. Siapa itu rakyat? Tentu semua elemen bangsa, dan tidak boleh hanya segelintir elite di Jakarta yang menentukan itu semuanya,” kata AHY dalam keterangannya, Selasa (15/2/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri Dialog Kebangsaan bertajuk “Indonesia Bangkit” dalam rangka HUT ke-14 TV One.

Lebih lanjut, AHY menuturkan bahwa masyarakat sering tidak dilibatkan secara menyeluruh atau utuh dalam setiap menentukan kebijakan.

”Ada perwakilan mungkin, tapi hanya menjadi formalitas. Sehingga yang seharusnya sebuah kebijakan publik yang diambil dengan penuh keyakinan, walaupun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi memiliki legitimasi yang kuat ketika kebijakan publik itu diambil atas dasar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat utama yang terdampak langsung dari kebijakan-kebijakan publik tersebut,” ujarnya.

Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyinggung soal sikap pemerintah yang tidak transparan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

“Banyak contoh beberapa waktu terakhir ini yang kontroversial, karena seolah-olah dalam ruang gelap. Misalnya dalam Rancangan Undang-Undang Ciptaker. Kita sama sekali tidak mempermasalahkan tujuan besarnya yang baik, membuka lapangan pekerjaan, menciptakan investasi, semuanya bagus, semua pemimpin pasti ingin itu. Tetapi ketika ada proses yang aneh, tidak lazim, tiba-tiba tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang matang, dipercepat, diburu-buru, pokoknya ketok palu di tanggal 5 Oktober,” kata AHY.