KKP Bidik Pembiayaan Rp8,98 Triliuan untuk Akselerasi Usaha Kelautan dan Perikanan

Liputan6.com, Jakarta Keberhasilan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2021 mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan target lebih tinggi tahun 2022.

Tak tanggung-tanggung, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mematok angka sebesar Rp8,98 triliun untuk pembiayaan usaha di sepanjang tahun ini.

Melalui program Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA), KKP menempatkan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) di sejumlah lokasi prioritas seperti Kampung Budidaya di Kabupaten Pati, Gresik, Kupang, Pasaman Barat, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Lombok Timur, serta lokasi pengembangan Klaster Daya Saing di Kabupaten Sambas, Konawe Selatan, dan Ogan Komering Ilir.

"Saya yakin, dengan pendampingan TPUKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 Provinsi, target ini dapat tercapai bahkan bisa terealisasi hingga 2 digit atau mencapai target optimis sebesar Rp10 triliun," terang Artati saat membuka rapat kerja teknis TPUKP di Bogor, Senin (14/2/2022).

2 dari 3 halaman

Realisasi KUR Tahun 2021

Artati memaparkan realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2021 mencapai Rp8,05 triliun yang disalurkan kepada 231.329 pelaku usaha. Sementara berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, TPUKP turut berperan dalam penyaluran pembiayaan kepada 1.771 pelaku usaha dengan realisasi sebesar Rp43,61 miliar, serta pendataan dan pembinaan kepada 4.889 pelaku usaha sekaligus calon debitur potensial.

Dia pun meminta prestasi ini untuk terus ditingkatkan agar kehadiran TPUKP semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya cukup berbangga dan optimistis dengan upaya pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan yang telah dilakukan oleh TPUKP," katanya.

3 dari 3 halaman

Peran Penting TPUKP

Dalam kesempatan tersebut, Artati menegaskan para TPUKP memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan investasi dan keberlanjutan usaha.

Menurutnya para TPUKP bisa memfasilitasi kebutuhan terkait informasi investasi, perizinan usaha, kemitraan, pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi akses pembiayaan. Dikatakannya, 78 TPUKP yang tersebar di 34 Provinsi bertugas melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dengan menjalankan layanan GISELA secara bergerak (mobile).

"Saya berharap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui Pokja GISELA dan TPUKP dapat bersinergi mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam mendukung pelaksanaan GISELA, Ditjen PDSPKP juga telah melakukan penguatan kelembagaan di daerah melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) GISELA pada 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Hal tersebut sebagai upaya pemerataan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong segenap pihak untuk berperan aktif agar dapat membantu proses pencairan pinjaman usaha dapat lebih cepat. Dengan begitu para pelaku usaha kelautan dan perikanan segera dapat merasakan manfaatnya.

(*)

Datangi Gedung KKP, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut